JAKARTA - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengakui pihaknya belum mampu mendeteksi peretas Pusat Data Nasional (PDN).
Pengakuan itu disampaikan Hinsa dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budie Arie Setiadi di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
"Tentunya untuk pelakunya ini belum bisa (terdeteksi) pak," kata Hinsa menjawab pertanyaan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin.
Hinsa menjelaskan bahwa pihaknya baru menemukan indikasi-indikasi yang nantinya akan dikembangkan lagi. Oleh karenanya, BSSN akan bekerja dari indikasi yang berhasil ditemukan tersebut.
"Kita baru menemukan indikasi-indikasi yang nanti dari indikasi ini kta olah untuk menemukan si (peretas)," ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan BSSN segera mencari pelaku peretasan.
Legislator PDI Perjuangan itu mempertanyakan upaya forensik digital yang dilakukan Kominfo dan BSSN terkait peretasan tersebut.
"Apakah pelakunya sudah diketahui karena setahu kami ransomware itu yang pertama mengunci, hanya dua diperbaiki," cecar Hasanuddin.
Menurutnya, perbaikan sistem layanan PDN cukup sulit dan tingkat keberhasilannya di bawah 20 persen. Oleh karenanya pelaku peretasan harus segera ditracking agar pelayanan PDN bisa segera berjalan.
"Tapi harus di-tracking. Sekarang kalau ditracking siapa pelakunya dan sekarang itu kan mereka kunci, kodenya di mereka, kita diminta untuk menebus. Lah kan tidak mungkin," pungkasnya.
(Fakhrizal Fakhri )