Terbukti Efektif, Inovasi Pandusaluring Bakal Jadi Role Model Administrasi Kependudukan

Qur'anul Hidayat, Jurnalis
Selasa 06 Agustus 2024 01:36 WIB
Dirjen Dukcapil, Teguh Setiabudi memuji inovasi layanan Pandusaluring. (Foto: Dok Kemendagri)
Share :

BANJARNEGARA - Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa inovasi adalah ruh birokrasi. Salah satunya adalah inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Desa dan Kelurahan Secara Daring (Pandusaluring) yang diinisiasi Dinas Dukcapil Kabupaten Banjarnegara. Inovasi tersebut bakal dijadikan role model untuk daerah lainnya.

“Kami sangat bersyukur dapat berkunjung ke Banjarnegara, karena di sini sudah terkenal dengan inovasi pelayanan adminduknya sampai ke desa/kelurahan. Ini yang patut diapresiasi karena sangat memudahkan penduduk,” kata Dirjen Teguh Setyabudi saat diterima oleh Pj Bupati Muhamad Masrofi, Banjarnegara, dikutip Senin(5/8/2023).

Teguh mengatakan, saat ke Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, ia sengaja membawa tim teknis yakni Kasubdit PIAK Wahyu Widayat dan Pranata Komputer Ahli Ditjen Dukcapil Haji Faturi. Tim teknis Dukcapil pusat ini dapat mengkaji secara mendalam terkait inovasi Pandusaluring, apakah memenuhi syarat hukum secara regulasi dan tidak melanggar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) secara teknis pelaksanaannya.

"Jika semua syarat itu terpenuhi maka inovasi Pandusaluring dari Disdukcapil Banjarnegara ini dapat menjadi contoh dan role model pelayanan Adminduk di desa/kelurahan bagi Disdukcapil kabupaten/kota di seluruh Indonesia," jelas Dirjen Teguh.

Teguh menguraikan sejumlah prinsip yang harus dipenuhi dalam pelayanan Adminduk oleh petugas Disdukcapil di mana pun, yaitu prinsip cermat, akurat dan memudahkan masyarakat.

"Selain itu harus cepat dan tanpa biaya alias gratis tidak boleh ada calo agar masyarakat berbahagia," ucapnya.

Teguh juga mengapresiasi dokumen kependudukan yang sudah selesai diantar sampai ke rumah si pemohon. Hal ini dimungkinkan berkat kerja sama Disdukcapil Banjarnegara dengan PT Pos Indonesia.

Dia melanjutkan, masyarakat mau sukarela membayar ongkir jauh dekat Rp10 ribu, alih-alih datang sendiri ke kantor desa dengan biaya yang lebih mahal. Namun, Pj. Bupati Banjarnegara Muhammad Masrofi berkenan menganggarkan biaya pengiriman tersebut dari pos APBD 2025.

"Ini akan sangat membahagiakan, karena masyarakat mendapatkan pelayanan pengantaran dokumen sampai ke rumah sepenuhnya gratis," ujar dia.

 

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya