SPECIAL REPORT: Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Jalan Tengah Partai Koalisi 

"Penambahan ini, yang terlihat adalah semangat bagi-bagi, menunjukan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang harus dijadikan sebagai acuan. Demokrasi hanya akan penting bila ia tidak bertentangan dengan keinginan. Dan ia bisa diabaikan bila tidak sesuai tujuan," tuturnya.

Ray pun mengatakan, Prabowo memulai pemerintahannya dengan abai pada prinsip birokrasi efesien dan menjaga demokrasi. Apakah akan terus berlanjut?  "Kita tunggu setelah 20 Oktober 2024," pungkasnya.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Dia menilai, sejumlah nama yang muncul di publik soal terkait kementerian pemerintah Prabowo-Gibran tidak bisa dipastikan, dan bisa akab berubah dalam sekejap.

"Kabinet yang beredar tidak bisa dipegang juga dan bisa berubah, nama-nama ada yang enggak biasa justru namanya muncul, seperti Sugiono, Sudaryono. Kalau seperti Bahlil dan Zulhas, itu bisa jadi karena mereka memiliki kontribusi dan loyal dan juga ketum parpol, jadi wajar," kata Pangi.

Pangi meragukan jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS), NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mendapatkan kursi menteri. Pasalnya, mereka baru gabung setelah pasangan Prabowo-Gibran menang dalam Pilpres 2024 kemarin. Beda halnya dengan Demokrat, Golkar, PAN, dan Gerindra.

"Rasa-rasanya enggak mungkin mereka (PKS, Nasdem, PKB) masuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran, tapi posisi mereka nasib-nasiban. Kalau partai backbone seperti Demokrat, Golkar, PAN, dan Gerindra itu pasti dapat jatah kursi menteri. Tapi memang 44 pos kementerian bakal diisi oleh orang-orang Prabowo bisa 7 kementerian yang masuk dalam pos kementerian yang strategis, karena kuncian Prabowo untuk menjadi stabilitas politik, kader-kader Prabowo di atas angin," pungkasnya.

Akselerasi Kinerja Harus Cepat dan Bagus

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno mengatakan, penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 44 sangat gemuk, jika dibandingkan dengan kementerian di era Jokowi, SBY, Megawati, dan Gus Dur. Karena, Prabowo-Gibran perlu argumen-argumen yang rasional untuk menjelaskan kabinet yang gemuk tersebut.

"Saya kira dengan postur kabinet menjadi 44 itu tentu sangat gemuk. Oleh karenanya perlu argumen-argumen yang rasional untuk kabinet yang gemuk itu, hanya dengan cara itu publik bisa menerima, karena ada kesan penambahan kabinet upaya bagi-bagi kekuasan, mengakomodasi kepentingan banyak politik, terutama partai yang kalah di Pilpres 2024 juga dirangkul," kata Adi.

Oleh karena itu, kata Adi, harus ada jaminan, bahwa dengan adanya kementerian yang begitu besar ini akselarasi kinerja itu bisa lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

"Jadi cara pembuktiannya kinerja makin bagus, makin mantap dan kinerjanya bisa diandalkan, jika dibanding dengan jumlah kementerian sebelumnya yang hanya 34, tanpa itu semua maka kementerian yang berjumlah 44 itu akan banyak dikritik oleh publik, jadi uji materinya adalah kerja lebih bagus dan oke," pungkasnya.