SPECIAL REPORT: Sepekan Kabinet Merah Putih, 5 Menteri Buat Gaduh hingga Pembekalan di Lembah Tidar!
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik menteri dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih untuk memimpin roda pemerintahan selama lima tahun mendatang, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Namun, belum sepekan menjabat, sejumlah menteri Prabowo sudah mendapat sorotan publik.
Menteri Prabowo yang membuat gaduh tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menyebut bahwa peristiwa berdarah tahun 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Hal ini pun mendapat kritikan keras di Masyarakat. Namun belakangan, Yusril telah melakukan klarifikasi atas pernyataannya itu.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto tidak kalah heboh. Dia membuat surat resmi dari kementerian, tetapi untuk acara tasyakuran pribadi. Buntut kejadian itu, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya memberikan imbauan kepada para menteri.
Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membocorkan soal partainya yang mendapatkan jatah 8 kursi Menteri didalam Kabinet Merah Putih. Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar bercerita bahwa partainya mendapatkan 5 menteri.
Namun saat itu, kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus diambil alih oleh Gerindra. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Bahlil segera melakukan komunikasi dengan Aburizal Bakrie atau Ical selaku mantan Ketum Golkar.
Selanjutnya adalah Menteri HAM Natalius Pigai yang menuai polemik karena menyebut anggaran untuk Kementerian HAM terlalu sedikit, yakni Rp 64 miliar. Pigai menilai kementerian yang baru dibentuk oleh Prabowo ini membutuhkan dana Rp 20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia.
Sedangkan yang terakhir adalah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Dia mengklaim kementerian Prabowo-Gibran lebih ramping dari era Joko Widodo (Jokowi).
Hasan mengatakan, dalam kabinet Prabowo-Gibran terdapat 7 menteri koordinator (Menko). Menko itu yang akan mengoordinasi kementerian di bawahnya. Dia pun lantas membandingkan di era Jokowi yang justru organisasi kementeriannya lebih gemuk.
