SPECIAL REPORT: Sepekan Kabinet Merah Putih, 5 Menteri Buat Gaduh hingga Pembekalan di Lembah Tidar!
Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mengatakan, ada sejumlah hal yang harus dievaluasi saat pemerintahan Prabowo-Gibran kedepannya.
“Lembaga-lembaga hukum kita, Jaksa Agung hingga kepolisian berikan mereka secara mandiri untuk menegakkan peraturan secara profesional,”ujar Emrus kepada Okezone.
Dia juga meminta kepada Prabowo agar tidak ada lagi korupsi di pemerintahannya. Sebelumnya, Prabowo kata dia sudah berkomitmen untuk memberantas praktik rasuah sejak kampanya beberapa waktu lalu.
“Prabowo sudah tegas mengatakan tidak boleh ada korupsi di Indonesia, kira-kira begitulah yang dikemukakan. Untuk itu saya kira rakyat publik menunggu bahwa Prabowo akan menegakkan semua peraturan sehingga tidak adanya korupsi APBN, tidak ada korupsi izin, tidak ada lagi korupsi kebijakan,”terangnya.
Di sisi lain, terkait kebijakan yang telah dibangun Jokowi, pada Prabowo bisa melanjutkan. Namun dengan sejumlah catatan.
“Kalau saya berpendapat, merdekakan Prabowo bisa itu dilanjutkan. Misalnya kalau memang APBN kita berat atau persoalan kita ekonomi masih banyak sektor lain, enggak apa apa Ibu Kota Nusantara pembangunannya diperlambat, bukan dibatalkan ya, tapi diperlambat sehingga dana itu bisa dalam sektor-sektor lain dialokasikan,”tuturnya.
Dia juga meyakini, dalam membangun kabinet, Presiden Prabowo juga tidak bisa diintervensi oleh pihak lain.
“Bahwa Prabowo yang menjadi pemimpin kita dan tidak boleh diintervensi oleh kekuatan lain pun termasuk orang yang berjasa secara politik yang mengusung beliau jadi presiden,” pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
