MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) M. Herindra mewakili Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memimpin Rapat Pleno Rapat Pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) 2024 di Gedung Urip Sumoharjo, Kemhan, Kamis (10/10/2024). Dalam kegiatan kali diusung tema 'Kemandirian Industri Pertahanan Menuju Indonesia Emas 2045'.
Dalam sambutannya, Herindra menyampaikan bahwa IPTEK berkembang semakin cepat, ancaman siber semakin nyata dan tensi geopolitik memanas dan itu semua harus disikapi dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Oleh karena itu, Kemhan dan TNI harus terus memperbaiki diri, mengikuti perkembangan zaman, beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, termasuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme.
"Khusus mengenai perkembangan teknologi di bidang siber, kita telah menjadikan dunia siber sebagai salah satu tren utama peperangan modern, yakni pendorong terbentuknya konsep Network Centric Warfare (NCW). Teknologi siber memungkinkan pengumpulan, analisis dan distribusi data secara real-time, sehingga mempercepat pengambilan keputusan strategis dan operasional," katanya.
Selain itu, hal yang menjadi tren dalam peperangan modern adalah penggunaan Alutsista berteknologi canggih, seperti Iron Dome. Alutsista tersebut mengandalkan drone otonom dan sistem persenjataan berbasis Artificial Intelligence, yang juga telah digunakan dalam menangkal serangan rudal jarak menengah dan rudal jarak jauh.
Oleh karena itu, Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian acara rapat pleno hari ini dengan seksama guna memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif demi peningkatan kemandirian industri pertahanan.
Sebelum menutup acara, Wamenhan menyampaikan beberapa penekanan dan tindak lanjut dari pembahasan rapat pleno hari ini, sebagaimana dibacakan oleh Plt. Sekjen Kemhan Donny Ermawan Taufanto. Pertama, agar hasil monitoring dan evaluasi terhadap 10 teknologi kunci program prioritas pada periode sebelumnya, dapat digunakan sebagai landasan untuk menetapkan Jakumhanneg Tahun 2025-2029.
Kedua, agar hasil monitoring dan evaluasi terhadap 17 program prioritas pengadaan Alpalhankam oleh industri pertahanan dalam negeri, menjadi dasar yang kuat dalam menentukan kebijakan pengadaan yang lebih mengutamakan pemberdayaan industri dalam negeri. Ketiga, pentingnya kebijakan sentralisasi pemeliharaan Alutsista guna mengoptimalkan jasa dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pemeliharaan Alutsista.
Keempat, untuk mendukung Sishankamrata, maka perlu terus dilanjutkan pembangunan pabrik Munisi Kaliber Kecil (MKK) di beberapa pulau besar di Indonesia, guna meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri dan memastikan ketersediaan munisi secara mandiri. Kelima, memaksimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Offset (IDKLO) untuk semua proyek dan pengadaan yang melibatkan industri pertahanan nasional. Keenam, pentingnya penguatan kelembagaan tim pelaksana KKIP agar mampu menjalankan peran koordinatif guna memastikan implementasi program-program prioritas yang telah ditetapkan.