Senator Ini Minta Presiden Prabowo Tinjau Ulang Program PSN Baru

JAKARTA - Anggota DPD RI/MPR RI, Paul Finsen Mayor dengan tegas menolak program pemerintah tentang Proyek Strategi Nasional (PSN), yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, termasuk PSN di Papua. Pernyataan ini sekaligus meminta agar Presiden Prabowo meninjau ulang dan mengatur kebijakan sebagai pemimpin negara yang baru.

Pernyataan ini disampaikan oleh PFM usai mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertema "Refleksi Akhir Tahun, Pameran Infografis Hasil Riset, dan Monev Akhir Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) Tahun 2024" di Kampus BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Jumat 20 Desember 2024.

"Berkaitan dengan PSN di Papua, di zaman Presiden SBY ada yang namanya MIRE, zaman Jokowi bernama MIFEE dan di zaman Prabowo ini namanya PSN. Menurut kami, namanya beda, tetapi isinya sama. Rakyat menderita-menderita juga. Belakangan kemudian muncul PSN di Banten. Sebagai wakil dari daerah, kami melihat keputusan PSN ini tidak strategis. Jadi kita menolak PSN dan meminta ditinjau kembali," kata Paul Finsen.

PFM meminta Presiden yang baru sebaiknya mengeluarkan kebijakan baru di tahun yang baru. Artinya program tersebut sesuai dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat. 

"Jangan Presiden baru memakai program Presiden lama, nanti tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat," lanjutnya.

Namun, jika Presiden Prabowo hendak melanjutkan kembali PSN, termasuk di Papua, Paul meminta agar pemerintah mengajak dialog masyarakat secara langsung untuk mendapatkan hasil terbaik.

"Jika ingin menjalankan kembali PSN ini, pemerintah harus mengajak bicara secara langsung dengan masyarakat. Agar tujuan PSN tercapai, namun hak-hak dari masyarakat juga tidak terampas," tegas dia.