MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
BUENOS AIRES – Presiden Argentina Javier Milei tengah menghadapi penyelidikan atas tuduhan penipuan terkait mata uang kripto $LIBRA. Pihak berwenang Argentina telah menunjuk Hakim Federal Maria Servini untuk menyelidiki apakah Milei bersalah dalam penipuan yang menyebabkan kerugian hingga USD4 miliar itu.
Beberapa politisi oposisi telah memperingatkan bahwa Milei bahkan dapat menghadapi persidangan pemakzulan, tergantung pada hasil penyelidikan tersebut.
Skandal itu mencuat pada Jumat, (15/2/2025) ketika mata uang kripto $LIBRA diluncurkan. Milei menggunakan akun media sosialnya di X untuk mempromosikan mata uang kripto tersebut, dengan mengatakan bahwa mata uang itu dirancang untuk memacu "pertumbuhan ekonomi dengan mendanai usaha kecil dan perusahaan rintisan".
Dengan dukungan yang sangat besar, mata uang kripto tersebut sempat mencapai kapitalisasi pasar sebesar USD4 miliar atau sekira Rp65 triliun. Namun nilainya dengan cepat mulai jatuh, mendorong beberapa orang untuk menyebutnya sebagai scam atau penipuan.
Ketika nilai $LIBRA anjlok, Milei menghapus postingannya.
Para kritikus mempertanyakan apakah ini merupakan contoh penipuan "rug pull", di mana investor awal menaikkan nilai, hanya untuk menarik investasi mereka secara tiba-tiba, yang menyebabkan mata uang tersebut jatuh dengan cepat.
Korban skema semacam itu umumnya dibiarkan dengan koin yang tidak berharga, sementara perancang penipuan tersebut membawa pergi keuntungan dari tingginya nilai mata uang kripto tersebut.
Pada Sabtu, (22/2/2025) kantor Milei mengeluarkan pernyataan yang menjauhkan presiden dari $LIBRA, menekankan bahwa dia tidak terlibat dalam pengembangan mata uang tersebut.
Pernyataan itu juga menjelaskan bahwa Milei memiliki kebiasaan mempromosikan usaha bisnis, termasuk pengembang mata uang kripto KIP Protocol, sebagai bagian dari platform pasar bebasnya.
“Presiden membagikan unggahan di akun pribadinya yang mengumumkan peluncuran proyek KIP Protocol, seperti yang dilakukannya setiap hari dengan banyak pengusaha yang ingin meluncurkan proyek di Argentina untuk menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi,” kata kantor presiden, sebagaimana dilansir Al Jazeera.
Seorang pejabat pemerintah anonim mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa jika ada yang menjadi korban dari naik turunnya mata uang kripto yang cepat, itu adalah Milei sendiri.
“Satu-satunya orang di muka bumi ini yang ditipu adalah Milei,” kata pejabat itu kepada Reuters. “Javier mempromosikan proyek swasta sepanjang waktu dan akan terus melakukannya.”
Terlepas dari pernyataan para pejabat Argentina, banyak pihak meyakini bahwa Milei bertanggung jawab atas penipuan ini. Para kritikus menunjukkan bahwa mata uang kripto tersebut dijual di situs web bernama vivalalibertadproject.com, yang menggunakan slogan Milei, "Hidup Kebebasan!"
Mereka menuduh Milei sebagai bagian dari skema mata uang kripto tersebut.
Jonatan Baldiviezo, seorang pengacara dan salah satu penggugat dalam kasus pada Senin, (17/2/2025) mengatakan kepada kantor berita The Associated Press bahwa ia menganggap Milei bertanggung jawab secara pribadi.
"Dalam hubungan terlarang ini, kejahatan penipuan dilakukan, di mana tindakan presiden sangat penting," kata Baldiviezo.
Observatorio del Derecho a la Ciudad, sebuah organisasi nonpemerintah (LSM) lokal yang mengajukan gugatan, juga menuduh Milei telah merampas tabungan ribuan orang.
"Kami mengecam Milei sebagai bagian dari hubungan terlarang yang mengatur penipuan dengan mata uang kripto $LIBRA yang secara bersamaan memengaruhi lebih dari 40.000 orang dengan kerugian lebih dari USD4 miliar," kata LSM tersebut di situs webnya.
Bahkan Hayden Davis, salah satu pengembang mata uang kripto, tampaknya menyalahkan Milei atas jatuhnya nilai mata uang kripto tersebut secara tiba-tiba.
"Meskipun telah berkomitmen sebelumnya, Milei dan timnya tiba-tiba mengubah posisi mereka, menarik dukungan mereka dan menghapus semua unggahan sebelumnya di media sosial," kata Davis dalam sebuah video.
Para ahli mengatakan kecil kemungkinan Milei akan menghadapi sidang pemakzulan atas skandal tersebut, tetapi hal itu dapat menghancurkan kredibilitas ekonominya menjelang pemilihan paruh waktu 2025.
(Rahman Asmardika)