Pakar Nilai Ada Upaya Pembegalan Kewenangan Kejaksaan untuk Tangani Perkara Korupsi

JAKATA - Pakar pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, mengatakan penghapusan kewenangan kejaksaan untuk menyidik perkara korupsi, merupakan upaya pembegalan di penjelasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

“Ini pembegalan di Penjelasan (bagian penjelasan RUU KUHAP). Pemotongan kewenangan kejaksaan di diktum, penjelasan. Antara bunyi pasal (di RUU KUHAP) dan penjelasan itu malah tidak jelas.  Fungsi Penjelasan itu kan untuk menjelaskan, tapi ini malah jadi tidak jelas,” ujarnya seperti dikutip, Kamis (20/3/2025).

Menurutnya, terminologi penyidik tertentu adalah penyidik-penyidik yang sudah melakukan penyidikan yang diatur dalam UU yang bersangkutan. 

“Undang-Undang yang bersangkutan itu, misalnya UU Kejaksaan memberi kewenangan menyidik dan menuntut perkara korupsi dan HAM. Tapi kenapa dalam Penjelasan (RUU KUHAP) malah dihilangkan? Itu kan ada begal. Pembegalan itu namanya,” tuturnya.

Dengan pertimbangan dominis litis ataupun redistrbusi kewenangan, sambungnya, tidak mungkin kejaksaan hanya berada di kewenangan penuntutan saja. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari politik hukum. 

“Sudah ada dasar putusan Mahkamah Konstitusi, karena jaksa itu merupakan cermin penegakkan hukum. Kalau itu dicabut, rontok itu penegakkan hukum korupsi,” paparnya.