Ajukan Kasasi ke MA, Nadiem Soroti 5 Kekeliruan Putusan Banding Kasus Chromebook

JAKARTA - Tim penasihat hukum Nadiem Anwar Makarim resmi mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 16 Oktober 2026. Dalam upaya hukum tersebut, tim kuasa hukum menyoroti lima hal yang dinilai sebagai kekeliruan penerapan hukum dalam putusan banding perkara pengadaan Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Baca Juga:

Rencana Operasional Baru Iran Akan Paksa Kapal Perang AS Jauhi Timur Tengah

Kasasi itu diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2026/PT DKI.

Dalam putusan banding tersebut, Nadiem dijatuhi hukuman total 15 tahun 4 bulan, yang terdiri atas pidana penjara 9 tahun, denda Rp1 miliar dengan ketentuan subsider 140 hari penjara, serta uang pengganti Rp548 miliar dengan ketentuan subsider 6 tahun penjara.

Baca Juga:

Kejagung Ajukan Kasasi Vonis 9 Tahun Nadiem Makarim

"Melalui memori kasasi, tim penasihat hukum meminta MA membatalkan putusan banding tersebut," tulis Tim penasihat hukum Nadiem Anwar Makarim, dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).

Tim menilai terdapat sejumlah persoalan dalam pertimbangan hukum pengadilan, mulai dari penentuan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara hingga penetapan uang pengganti.

Baca Juga:

Tak Terima Putusan Kecuali Bebas, Nadiem Pastikan Ajukan Kasasi Kasus Chromebook

1. Persoalkan Penentuan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Kerugian Negara

Tim penasihat hukum menilai putusan banding menerapkan hubungan sebab-akibat yang terlalu luas dalam menentukan pertanggungjawaban Nadiem atas kerugian negara yang disebut berasal dari kemahalan harga laptop.

Baca Juga:

Hukuman Nadiem Dipangkas Jadi 9 Tahun Penjara di Tingkat Banding

Menurut mereka, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, proses pengadaan melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan Kelompok Kerja (Pokja). Sementara itu, harga produk dalam katalog elektronik ditetapkan oleh prinsipal.

Tim kuasa hukum mempersoalkan pertimbangan pengadilan yang tetap membebankan pertanggungjawaban kepada Nadiem dengan alasan bahwa pengadaan tidak akan terjadi tanpa kebijakan yang dibuatnya.

Baca Juga:

Nadiem Hadapi Sidang Putusan, Dukungan Datang dari Ojol hingga Amsal Sitepu

Mereka menilai pendekatan tersebut berpotensi memperluas pertanggungjawaban pidana kepada pejabat yang membuat kebijakan, meskipun penetapan harga dilakukan oleh pihak lain.