DPR Soroti Praktik Pemberangkatan Jamaah dengan Visa Non-Haji

Hal ini penting untuk mengantisipasi cuaca ekstrem di Arab Saudi yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celsius.

"Kami juga mendorong pengawasan ketat terhadap maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines agar tidak ada keterlambatan yang mengganggu jadwal jamaah," tutur Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX tersebut.

Sementara itu, anggota komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Selly Gantina menambahkan, DPR akan melakukan pengawasan secara menyeluruh. Bahkan, DPR disebut membagi pengawasan ke dalam beberapa tahap, dari sebelum keberangkatan, masa pelaksanaan di Mekah dan Madinah, hingga pasca kepulangan.

“Kami turun langsung ke lapangan, termasuk ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Fokus kami bukan hanya fasilitas, tapi agar ibadah jemaah tidak terganggu oleh persoalan teknis,” ungkap Selly.

Selly menyampaikan harapannya agar catatan evaluasi tahun 2024, termasuk kasus delay transportasi yang membuat jemaah gagal menjalankan Arbain di Madinah, tidak terulang. Dengan menggandeng delapan perusahaan (syarikah) layanan, meningkat dari dua tahun lalu, Kemenag diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Sementara itu terkait rencana pembangunan ‘kampung haji’ di Arab Saudi, Selly menyebutnya sebagai langkah strategis dalam menekan biaya haji. Namun, ia mengakui masih ada kendala regulasi yang menghambat BPKH untuk melakukan investasi langsung di Saudi.

"Kami berharap kerja sama jangka panjang seperti kontrak maktab atau hotel 5-10 tahun bisa terwujud. Ini akan berdampak signifikan pada efisiensi biaya, terutama karena nilai tukar dolar dan real Saudi selalu fluktuatif," jelasnya.