Miris! 1 Juta Sarjana Nganggur, DPR: Ironi di Tengah Bonus DemografI

"Ini bukan sekadar angka statistik, ini kegagalan sistemik! Mau sampai kapan bangsa ini pura-pura tidak tahu kalau link and match pendidikan dengan dunia kerja itu macet total?" imbuhnya.

Selain itu, kata Nurhadi, penetapan upah bagi lulusan sarjana yang tak jauh berbeda dengan lulusan SMA sama saja dengan merampok hak warga negara yang ingin mendapatkan penghidupan layak dengan kualitas hidup lebih baik. Alih-alih efisiensi, kata Nurhadi, hal tersebut justru merampas martabat intelektual lulusan sarjana. 

“Kalau lulusan S1 dipaksa kerja dengan upah setara lulusan SMA, itu bukan efisiensi, itu perampasan martabat intelektual,” ujarnya.

"Banyak sarjana menolak kerja bukan karena mereka malas, tapi karena sistem dunia kerja kita melecehkan kompetensi," imbuhnya.

Nurhadi menekankan gaji yang tidak layak, posisi yang tidak sesuai latar belakang akademik, dan orientasi perusahaan yang hanya mau tenaga murah sama saja merebut hak dasar warga negara. "Untuk itu, negara harus hadir, jangan hanya jadi penonton pasar yang kejam," tegasnya. 

Menurutnya, jangan salahkan lulusan sarjana jika enggan bekerja di daerah lantaran kurangnya aspek-aspek penghidupan yang layak di tengah arus globalisasi. Sebab itu bukan salah mereka, tapi negara yang membiarkan ketimpangan terus berlanjut setiap tahunnya. 

"Kalau daerah tak manusiawi buat hidup, jangan salahkan anak muda yang enggan tinggal di sana. Pemerintah jangan cuma nyuruh pindah ke desa, tapi fasilitas hidup di desa tidak dapat menjangkau kebutuhan mereka,” ujarnya. 

“Akses internet, layanan kesehatan, tempat tinggal, transportasi, itu semua tanggung jawab negara,” sambungnya.