JAKARTA – Keterlibatan ratusan pelajar dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI kembali memicu perhatian publik. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Dina Masyusin, menegaskan kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan dari berbagai pihak dan harus menjadi evaluasi bersama agar peristiwa serupa tidak terulang.
Dina menyoroti 203 pelajar yang diamankan polisi usai mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat, Senin 25 Agustus 2025. Ia menilai fenomena ini merupakan peringatan serius bagi pemerintah, sekolah, dan orang tua untuk memperkuat pembinaan terhadap anak-anak usia sekolah.
“Ini bukan sekadar soal pelanggaran aturan, tetapi juga cerminan lemahnya pengawasan. Sekolah dan orang tua harus lebih aktif membimbing anak-anak agar tidak terjebak dalam kegiatan yang berisiko,” ujar Dina dalam pernyataannya, Rabu (27/8/2025).
Menurut politisi Partai Perindo ini, pelajar sebaiknya diarahkan untuk menyalurkan aspirasi melalui jalur yang positif dan sesuai koridor hukum. Ia menegaskan demonstrasi bukan ruang yang tepat untuk anak-anak, terutama jika mereka belum memahami isu yang diperjuangkan.
“Pelajar punya hak berpendapat, tetapi ada jalur yang lebih aman dan mendidik, misalnya melalui forum sekolah, organisasi kesiswaan, atau kegiatan sosial yang membangun,” tuturnya.
Dina mengapresiasi langkah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta untuk menangani ratusan pelajar tersebut.
Ia menilai koordinasi lintas lembaga sangat penting agar penanganan anak tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan melindungi hak-hak mereka.
“Kita harus pastikan anak-anak ini tidak distigmatisasi, tetapi justru diberi edukasi agar memahami kesalahan dan tidak mengulanginya,” tegas Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta ini.
Lebih jauh, Dina Masyusin juga mendorong sekolah berperan aktif mencegah kasus serupa. Ia meminta Dinas Pendidikan DKI meningkatkan program literasi politik dasar agar pelajar lebih kritis tanpa keluar jalur akademik.
“Jika mereka dibekali dengan literasi politik dan pemahaman hukum sejak dini, pelajar tidak akan mudah ikut-ikutan atau terprovokasi,” kata Dina.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran keluarga. Orang tua, kata Dina, harus lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan anak agar mereka tidak mencari ruang ekspresi di jalanan yang berisiko.
“Orang tua harus menjadi teman diskusi utama bagi anak-anak. Jangan sampai anak merasa lebih nyaman mencari pembenaran di luar rumah,” ujarnya.
Dina yang juga merupakan Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta, berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem pembinaan remaja di Jakarta. Menurutnya, Ibu Kota harus mampu menjadi contoh dalam mencetak generasi muda yang kritis, cerdas, dan tetap konstruktif.
“Anak-anak ini adalah generasi penerus. Tugas kita memastikan mereka tumbuh dengan baik, tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga matang secara mental dan sosial,” pungkasnya.
(Fetra Hariandja)