MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kementerian Kebudayaan bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan Rapat Kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta.
Rapat kerja ini membahas kebutuhan anggaran Kementerian Kebudayaan RI tahun 2026, serta program-program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus.
Raker kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayatih, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hardian Irfani, sementara Kementerian Kebudayaan dipimpin oleh Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo.
Dalam paparannya, Giring menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan berfokus pada tiga poin Asta Cita, yaitu Asta Cita No.1, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Asta Cita No.4, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Asta Cita ke 8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Untuk mendukung pencapaian ketiga Cita tersebut, Giring menyebutkan berdasarkan pagu anggaran Kementerian Kebudayaan saat ini diperlukan penambahan anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal dan mencapai output yang telah direncanakan.
Selanjutnya ia menjelaskan bahwa pemajuan kebudayaan tidak hanya berdampak bagi Indonesia, tapi bagi peradaban dunia. Kebudayaan juga memberi dampak terhadap ekonomi budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata. "Pemajuan kebudayaan dapat ikut mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045," ucapnya.
Giring menegaskan, Kemenbud memerlukan tambahan anggaran untuk tahun 2026. "Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk pemenuhan dukungan terhadap kegiatan Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, pemenuhan dukungan kegiatan Penguatan Diplomasi Promosi dan Kerja Sama, dan pemenuhan dukungan kegiatan Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan," ujarnya.
Dijelaskannya pula bahwa penambahan anggaran itu nantinya akan dimanfaatkan untuk penguatan tata kelola serta reformasi birokrasi. Selain itu juga untuk pengembangan 10 UPT Balai Pelestarian Kebudayaan baru, yaitu Riau, Bangka Belitung, Lampung, DK Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kebudayaan, perwakilan anggota Komisi X, Juliatmono dari Fraksi Golkar, menyampaikan pihaknya mencermati apa yang menjadi kebutuhan Kementerian Kebudayaan, karena mulai 2025 kebudayaan menjadi utuh di bawah Kementerian Kebudayaan. Mewakili Fraksi Golkar, dirinya menyetujui usulan tambahan anggaran ini.
Juliatmono pun menambahkan tentang perhatiannya terhadap museum di daerah. "Kemenbud harus mengingatkan kepada Kepala Daerah untuk lebih memperhatikan museum, serta mengajak siswa-siswa sekolah untuk berkunjung ke museum dalam meningkatkan pengetahuan dan rasa nasionalisme," katanya.
Pendapat lain dari La Tinro, Fraksi Gerindra, mengucapkan terima kasih atas semarak budaya yang telah banyak dilaksanakan di berbagai daerah oleh Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, hal ini sangat penting dalam rangka menyadarkan pentingnya kebudayaan Indonesia kepada masyarakat yang sudah banyak terpengaruh dengan kebudayaan luar negeri.
"Anggaran untuk industri kreatif di Korea Selatan mencapai Rp150 triliun. Semoga apa yang terjadi di Korea Selatan, bisa terjadi di Indonesia," tuturnya.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan, Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Ahmad Mahendra, serta Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Ismunandar.
Selain itu hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan Masyitoh Annisa Ramadhani Alkitri, Staf Khusus Menteri Bidang Sejarah dan Pelindungan Warisan Budaya Basuki Teguh Yuwono, Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik Muhammad Asrian Mirza, serta jajaran Pejabat Eselon II Kementerian Kebudayaan.
Mengakhiri rapat kerja, Giring mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Komisi X kepada Kementerian Kebudayaan. Ia menyampaikan harapannya agar bisa terus bersinergi dan membawa kebudayaan Indonesia menjadi lebih maju dan menjadikan Indonesia sebagai superpower di bidang kebudayaan.
(Agustina Wulandari )