Terkait ancaman gelombang PHK, Manik menekankan pentingnya komunikasi publik yang menyejukkan dari pemerintah. Dia menilai, tudingan kepada rakyat sebagai pengacau justru memperparah situasi.
“Semakin besar intensitas demonstrasi, semakin rendah produktivitas masyarakat. Itu bisa mengakibatkan roda ekonomi tidak berputar semestinya,” tuturnya.
Selain komunikasi publik yang lebih terbuka, Ketua BEM UI periode 2019–2020 ini mendorong pemerintah menyiapkan bantalan sosial untuk pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan.
Manik menambahkan, Partai Perindo sudah menginstruksikan 380 anggota legislatif (Aleg) di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, pengurus, serta kader untuk menyerap aspirasi rakyat secara optimal. Dia mencontohkan legislator Partai Perindo Sulawesi Tengah Mahfud Masuara yang hari itu membawa aspirasi masyarakat ke Kementerian Sekretariat Negara RI.
“Ekonomi sejak awal menjadi nilai perjuangan utama Partai Perindo. Kami ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, di antaranya dengan memberikan insentif kepada UMKM dan mendorong ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Tak hanya menyuarakan aspirasi, partai yang dikenal dengan Partai Kita ini juga menjalankan program-program konkret. Salah satunya Rumah Kerja, yang dirancang untuk menghubungkan masyarakat dengan peluang kerja.