Puan Maharani Bakal Pimpin Reformasi Menyeluruh di DPR

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pimpinan DPR sepakat melakukan reformasi menyeluruh di tubuh parlemen. Bahkan, ia menyebut reformasi akan dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani.

Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan dalam membangun DPR yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Reformasi DPR merupakan salah satu tuntutan dari aksi demonstrasi, yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat.

"Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan," kata Dasco saat menerima audiensi mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).

Dasco menjelaskan, proses evaluasi internal sebenarnya sudah mulai dilakukan sebelum forum dialog bersama elemen mahasiswa hari ini. Ia menyebut pertemuan dengan perwakilan mahasiswa merupakan momentum untuk evaluasi.

"Ya, kami sudah melakukan evaluasi bahkan sebelum acara hari ini. Nah, evaluasi-evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan," tutur Dasco.

Lebih lanjut, Dasco juga menanggapi sejumlah poin tuntutan 17+8 yang disampaikan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam audiensi, termasuk soal tunjangan dan transparansi agenda kerja DPR.

"Jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8. Nah, kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk yang di dalam 17+8," papar Dasco.

Dasco memastikan seluruh pimpinan fraksi partai politik di parlemen akan mengadakan rapat bersama untuk membahas tuntutan mahasiswa. "Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR," sebutnya.

Sebagai informasi, ‘17+8 Tuntutan Rakyat’ yang lahir usai gelombang demonstrasi beberapa waktu belakangan ini ramai bermunculan di berbagai media sosial dan diunggah ulang oleh ribuan warganet serta influencer ternama.

Selain influencer, 17+8 Tuntutan Rakyat ini juga diperkuat oleh 211 organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, PSHK, Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, Center for Environmental Law & Climate Justice UI, serta kelompok buruh.

Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, dan kementerian di sektor ekonomi. Beberapa tuntutan di antaranya, reformasi DPR; Pengesahan RUU Perampasan Aset; Pembebasan seluruh demonstran yang ditahan; Pembentukan Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus; Hingga sejumlah tugas bagi Presiden Prabowo Subianto.
 

(Arief Setyadi )