Soroti Maraknya Keracunan MBG, DPR Gelar Audiensi dengan Ahli

JAKARTA – Komisi IX DPR RI kembali menyoroti berbagai persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai dari maraknya kasus keracunan massal hingga rendahnya serapan anggaran, DPR pun menjadwalkan audiensi dengan sejumlah ahli untuk mencari solusi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai Badan Gizi Nasional (BGN) bersama DPR serta pihak terkait harus mencari alternatif pengelolaan MBG agar persoalan keracunan massal tidak berulang. Salah satunya dengan melibatkan sekolah secara langsung.

"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," ujar Yahya, Senin (22/9/2025).

Saat ini, MBG dikelola melalui mitra seperti yayasan dan UMKM. Namun, Yahya mengusulkan agar sekolah diberi kewenangan penuh lantaran lebih memahami selera dan kebutuhan anak didik. 

"Akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah," tambah Legislator dari Dapil Jawa Timur VIII itu.

Banyak Kasus Keracunan dan Anggaran Seret

Program MBG yang digadang sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto justru menuai banyak masalah. Data mencatat sejak Januari–September 2025 terjadi 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi. Daerah pun harus menanggung biaya perawatan korban, di tengah pemangkasan transfer ke daerah dari Rp864,1 triliun (APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026).

Kasus terbaru keracunan MBG terjadi di Banggai Kepulauan, Garut, Tasikmalaya, hingga Bau-Bau. Selain itu, mencuat pula isu larangan publikasi kasus keracunan dan keberadaan ribuan dapur fiktif dalam program MBG.

Dari sisi anggaran, serapan hingga September 2025 baru mencapai Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari total alokasi Rp71 triliun. Padahal, pemerintah mengklaim program sudah berjalan di 38 provinsi dengan 22 juta penerima manfaat. Namun, angka itu sulit diverifikasi karena minimnya informasi publik.

Laporan Transparency International Indonesia bahkan menemukan sejumlah menu MBG tak mencapai standar Rp10 ribu per anak. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sudah mewanti-wanti bahwa jika serapan tetap rendah hingga akhir Oktober, sisa anggaran akan ditarik untuk dialihkan ke program lain.

Dorongan Perbaikan dan Transparansi

Yahya juga menyinggung pernyataan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang mengakui rendahnya serapan anggaran dipicu keraguan publik terhadap jalannya program. Karena itu, ia mendesak adanya alternatif tata kelola.

"Ini juga untuk mempercepat pencapaian target yang ditentukan. Mengingat serapan anggaran BGN masih rendah sekitar 22 persen," ujar Yahya.

Ia menambahkan, pihak ketiga yang sudah bermitra tetap bisa dilanjutkan sambil dilakukan evaluasi menyeluruh. Namun, pemerintah harus segera memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran MBG. "Bila perlu BGN membuka kanal pengaduan publik agar akuntabilitas belanja lebih terjamin," tegasnya.

Audiensi dengan Sejumlah Organisasi

Komisi IX DPR RI dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah organisasi yang concern pada isu kesehatan dan pendidikan, antara lain Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Sebelumnya, JPPI bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto dan BGN menghentikan sementara program MBG, menyusul meningkatnya kasus keracunan massal yang diduga bersumber dari makanan program tersebut.

(Awaludin)