Soal MBG, Mendagri: Diperlukan Sinergitas Pusat dan Daerah!

JAKARTA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) masih menyisakan persoalan di berbagai daerah, seperti masalah keracunan. Sinergitas antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengatasi persoalan tersebut.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, forum Satuan Tugas (Satgas) MBG di setiap daerah harus dimanfaatkan untuk memuluskan program tersebut. Mereka bisa dimaksimalkan sebagai wadah mencari solusi bersama, terutama untuk mencegah kasus keracunan.

“Koordinasi antara Pemda dan Satgas MBG mutlak diperlukan. Dengan sinergi yang baik, berbagai persoalan di lapangan, termasuk insiden keracunan siswa, bisa diminimalisir bahkan dicegah,” ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).

Sebanyak 141 Satgas MBG dibentuk, termasuk di 62 daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Kata Tito, Satgas bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka dibentuk untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengawal proses distribusi makanan bergizi.

“Dengan kolaborasi antara Kemendagri, BGN, dan Pemda, program MBG diharapkan mampu melindungi kesehatan anak-anak sekaligus membangun fondasi generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” imbuhnya. 

Salah satu daerah seperti Indramayu, kewenangan Pemda dalam mengawasi gizi MBG masih terbatas karena pengawas dan ahli gizi ada di bawah BGN. Bupati Lucky Hakim pun berharap, adanya sinergitas yang lebih menyeluruh. 

Berbagai daerah lainnya, seperti Sulawesi Barat, Gubernur Suhardi Duka turun langsung ke sekolah untuk mengecek menu MBG aman dikonsumsi siswa. Begitu juga di Kuningan, Jawa Barat, Bupati Dian Rachmat Yanuar menilai Satgas MBG menjadi investasi besar untuk mewujudkan generasi emas.

Lain lagi di Jayapura, Papua, Bupati Yunus Wonda mengajak warga menanam sayur, umbi, jagung, serta beternak ayam dan ikan. Ia mendorong MBG tidak hanya menyediakan gizi sehat, namun mengangkat ekonomi lokal.

Masih banyak inisiatif daerah lainnya, yang artinya inisiatif daerah sekadar kebijakan nasional, melainkan gerakan bersama.

(Arief Setyadi )