BGN Ajukan Tambahan Anggaran Rp28,6 Triliun Bangun SPPG di Wilayah Terpencil
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penambahan anggaran tersebut ditujukan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah-wilayah terpencil.
Hal itu diungkapkan Kepala BGN Dadan Hindayana, saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11/2025). Ia menyampaikan tengah mengembangkan SPPG di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
“Yang sudah kami data ada 8.000. Polanya, kami bekerja sama dengan satuan tugas pemerintah daerah. Satuan tugas pemda kemudian menentukan titik-titiknya berbasis kebutuhan daerah terpencil, yaitu daerah yang tidak bisa dijangkau dalam waktu kurang dari 30 menit dari daerah terdekat. Bisa daerah pegunungan, bisa daerah yang dibatasi sungai, laut, pulau, atau pedalaman,” ucap Dadan.
Dadan menyampaikan, SPPG di daerah terpencil tersebut berkapasitas 1.000 porsi dengan ukuran 10x15 meter persegi. Ia juga memberi kesempatan luas kepada pemerintah daerah untuk menentukan investornya.
Kendati Dadan mengaku telah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp28,63 triliun ke Kemenkeu. “Total kebutuhan anggaran tambahan yang sedang kami ajukan ke Kementerian Keuangan adalah Rp28,63 triliun,” tuturnya.
