MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyepakati rencana perdamaian baru untuk Gaza dan memperingatkan Hamas untuk menerimanya. Rencana tersebut mengusulkan penghentian segera operasi militer dan pembebasan 20 sandera Israel yang masih hidup, sebagai ganti ratusan warga Gaza yang ditahan, dalam waktu 72 jam.
Proposal tersebut juga menuntut agar Hamas tidak memiliki peran dalam pemerintahan Gaza, dan membuka peluang bagi pembentukan negara Palestina di masa depan. Sebuah sumber Palestina yang mengetahui negosiasi gencatan senjata mengatakan bahwa para pejabat Hamas telah menerima proposal 20 poin tersebut dari Gedung Putih.
Berbicara dalam konferensi pers setelah perundingan di Gedung Putih, Trump menyebut rencana tersebut sebagai "hari bersejarah bagi perdamaian". Namun, ia mengatakan bahwa Netanyahu akan mendapat dukungan AS untuk "menyelesaikan tugas menghancurkan ancaman Hamas" jika Hamas tidak menyetujui rencana tersebut.
Netanyahu kemudian mengatakan Israel "akan menyelesaikan tugasnya" jika Hamas menolak rencana tersebut atau tidak menindaklanjutinya.
Rencana tersebut mendapatkan respons positif dari sejumlah negara Arab, Otoritas Palestina, termasuk juga pemerintah Indonesia.
Dalam usulan tersebut, jika ditindaklanjuti, Israel akan menghentikan operasi militernya di Gaza. Garis pertempuran yang ada akan dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap terpenuhi.
Hamas diharuskan meletakkan senjata, sementara terowongan serta fasilitas produksi senjatanya akan dihancurkan.
Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan membebaskan jenazah 15 warga Gaza yang tewas, demikian bunyi rencana tersebut.
Rencana tersebut juga menetapkan bahwa setelah kedua belah pihak menyetujui proposal tersebut, "bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza".
AS juga menguraikan rencananya untuk pemerintahan Gaza di masa depan.
Disebutkan bahwa sebuah "komite Palestina yang teknokratis dan apolitis" akan memerintah sementara "dengan pengawasan dan supervisi oleh badan transisi internasional baru, yang disebut Dewan Perdamaian, yang akan dipimpin" oleh Trump.
Mantan Perdana Menteri Inggris Sir Tony Blair akan menjadi bagian dari badan pemerintahan tersebut bersama para pemimpin lainnya "yang akan diumumkan".
Rencana tersebut menambahkan bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan, "baik secara langsung, tidak langsung, maupun dalam bentuk apa pun".
Sebagian besar rencana tersebut berfokus pada apa yang disebut AS sebagai "Rencana pembangunan ekonomi" untuk membangun kembali Gaza. Rencana tersebut juga menyatakan "Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza" dan pasukannya akan mundur dari wilayah tersebut secara bertahap.
Berbeda dengan pernyataan Trump sebelumnya, warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan Gaza. Sebaliknya, dokumen tersebut menyatakan: "Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik."
Rencana tersebut juga membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina.
Pejabat Qatar dan Mesir telah menyerahkan rencana untuk mengakhiri perang tersebut kepada pejabat Hamas di Doha. Pihak Hamas mempelajari proposal tersebut, namun belum memberikan tanggapan resmi mereka.
Militer Israel melancarkan operasi di Gaza sebagai tanggapan atas serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya.
Setidaknya 66.055 orang telah tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak saat itu, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.
Sebuah badan yang didukung PBB baru-baru ini mengonfirmasi bahwa kelaparan sedang terjadi di Kota Gaza. Awal bulan ini, komisi penyelidikan PBB menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza - yang dibantah keras oleh Israel.
(Rahman Asmardika)