Pemerintah Perkuat Peran Perempuan dalam Bidang HAM

JAKARTA - Business and Professional Women (BPW) Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerja sama strategi dalam pemberdayaan perempuan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), di Gedung Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, KemenHAM RI, Jakarta.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan Kementerian HAM terhadap inisiatif BPW Indonesia,” ujar Presiden BPW Indonesia  Giwo Rubianto Wiyogo, Selasa (30/9/2025).

Kerja sama ini kata dia, bukan hanya sebuah bentuk komitmen bersama, tetapi langkah nyata untuk memperluas dampak dan membuka strategi ruang kolaborasi bagi perempuan Indonesia. 

“Sebagai organisasi perempuan yang memiliki jejaring internasional, kami memiliki keunikan tersendiri,”ungkapnya.

Dikatakan Giwo, jejaring global ini menyatukan pengusaha, profesional, dan pekerja sosial perempuan dalam satu wadah, membuka peluang besar untuk diplomasi internasional dan kolaborasi lintas sektor. 

“Dalam dua tahun terakhir, BPW Indonesia juga menerima The Most Outstanding Country Award dalam Konferensi Regional BPW Asia Pasifik di Putrajaya, Malaysia, sebagai pengakuan atas kontribusi dan inovasinya,” kata Giwo.

BPW Indonesia juga menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk sinergi strategi dengan pemerintah dalam hal ini KemenHAM RI.

Melalui kemitraan ini, kedua pihak berkomitmen untuk terus mengembangkan program dan inisiatif bersama yang dapat memperkuat kapasitas, peran, dan kepemimpinan perempuan Indonesia di berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun global. 

“Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas dampak nyata bagi pemberdayaan perempuan serta memperkuat Indonesia dalam diplomasi HAM di kancah posisi internasional,” terangnya.

Kolaborasi ini juga mencerminkan keselarasan antara agenda BPW Indonesia dan prioritas pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender dan perlindungan HAM. 

“Dengan menggandeng KemenHAM sebagai mitra strategis, BPW Indonesia berharap dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan perempuan, memperkuat advokasi di berbagai level, serta menghadirkan inisiatif konkrit yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,”pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )