Selain itu, rapat paripurna ke-6 juga mengesahkan sejumlah UU, antara lain:
- UU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI–Rusia.
- UU Perubahan Keempat atas UU Nomor 19/2003 tentang BUMN, yang mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
- UU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10/2009 tentang Kepariwisataan.
- Dua RUU inisiatif DPR, yakni RUU Perubahan UU PPSK dan RUU Statistik.
Agenda lain yang disahkan: penetapan mitra kerja Kementerian Haji dan Umrah dengan Komisi VIII, serta pembentukan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria.
(Awaludin)