DPR Soroti Selisih Kerugian Negara di Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina

Politikus asal Dapil Jawa Tengah VI itu menegaskan, dirinya tetap mendukung langkah Kejagung dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun, ia mengingatkan agar pemberantasan korupsi dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, bukan dengan pendekatan sensasional demi pemberitaan.

“Kejagung dan aparat penegak hukum mesti profesional. Jangan membuat masyarakat bingung, panik, dan akhirnya kehilangan kepercayaan yang justru bisa menimbulkan kerugian baru,” lanjutnya.

Abdullah juga mendorong agar Kejagung bekerja sama dengan lembaga dan pakar terkait sebelum menyampaikan data kerugian negara ke publik.

“Artinya, Kejagung dan APH dapat berkoordinasi dengan PPATK atau melibatkan akademisi untuk memperdalam hal-hal teknis sebelum mengumumkan besaran kerugian,” pungkasnya.

Diketahui, dalam surat dakwaan terhadap Muhammad Kerry Adrianto Riza—anak pengusaha minyak Riza Chalid dan pemilik manfaat (beneficial owner) PT Navigator Khatulistiwa serta empat terdakwa lainnya, Kejagung menyebut kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp285,1 triliun.

Angka ini jauh berbeda dengan pernyataan sebelumnya dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, yang memperkirakan kerugian bisa mencapai Rp968,5 triliun jika dihitung sejak 2018 hingga 2023, sesuai periode dugaan tindak pidana berlangsung.

(Awaludin)