Mendagri Bakal Semprit Pemda yang Berkinerja Buruk!

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan, akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola anggaran. 

Hal itu diungkapkan Tito usai membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (26/10/2025).

Tito juga menyiapkan mekanisme reward dan sanksi untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Langkah tersebut dilakukan seiring dengan pengalihan transfer keuangan daerah (TKD) yang menuntut Pemda lebih mandiri, dalam meningkatkan pendapatan serta menyesuaikan belanja daerah secara seimbang.

Tito menjelaskan, evaluasi kinerja Pemda akan dilakukan secara berkala melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang menampilkan data realisasi pendapatan dan belanja secara real-time.

"Saya bisa memantau mana Pemda yang pendapatannya tinggi dan belanjanya tinggi. Itu artinya roda ekonomi di daerahnya berputar," kata Tito.

Menurut Tito, setiap dua pekan sekali Kemendagri akan mengumumkan daerah dengan kinerja keuangan terbaik dan terburuk berdasarkan data SIPD. Pengumuman tersebut akan dilakukan secara terbuka melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung di YouTube agar publik dapat ikut memantau.

Tito menegaskan, daerah yang memiliki pendapatan tinggi dan realisasi belanja yang seimbang akan mendapatkan insentif atau penghargaan. Sebaliknya, Pemda dengan kinerja buruk akan menerima peringatan dan pendampingan khusus dari Kemendagri.

“Yang terbaik itu pendapatan tinggi dan belanja tinggi. Kalau pendapatan tinggi tapi belanja rendah, berarti programnya tidak berjalan. Kalau pendapatan rendah dan belanja tinggi, itu defisit. Sementara kalau dua-duanya rendah, rakyat yang akan kesulitan,” jelasnya.

Melalui sistem ini, Tito berharap muncul kompetisi positif antar daerah dalam memperbaiki tata kelola anggaran dan meningkatkan pelayanan publik.

Untuk memperkuat pengawasan, Tito juga membentuk tim khusus Kemendagri yang akan diterjunkan langsung ke daerah-daerah. Tim tersebut dibagi ke dalam tiga wilayah pengawasan besar:

- Jawa dan Sumatera diawasi oleh Wakil Mendagri Bima Arya,

- Kalimantan dan Sulawesi diawasi oleh Wakil Mendagri Akhmad Wiyagus,

- Indonesia Timur diawasi oleh Wakil Mendagri Ribka Haluk.

“Sekarang saya punya tiga wakil menteri, jadi lebih mudah untuk mengawasi. Kalau ada daerah yang kinerjanya buruk, segera didatangi. Yang baik akan kami beri penghargaan,” ujar Tito.

Melalui pengawasan berbasis data dan sistem evaluasi terintegrasi, Mendagri Tito Karnavian berupaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Dengan penerapan reward dan sanksi yang jelas, pemerintah berharap seluruh Pemda mampu meningkatkan kinerja fiskal, mempercepat pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain memperkuat pengawasan, Tito juga meminta seluruh Pemda menyelaraskan program daerah dengan program prioritas pemerintah pusat, antara lain:

- Makan Bergizi Gratis,

- Swasembada Pangan, dan

- Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Menurut Tito, program-program tersebut sejalan dengan visi ekonomi Pancasila Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan peran aktif negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi masyarakat kecil.

“Pemerintah tidak boleh menyerahkan sepenuhnya mekanisme ekonomi kepada pasar. Negara harus hadir untuk menjaga harga dan melindungi rakyat kecil,” pungkasnya.

(Awaludin)