MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
BERLIN – Menteri Luar Negeri Nigeria, Yusuf Tuggar menolak klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menuduh bahwa pemerintah Nigeria membiarkan penganiayaan dan pembunuhan terhadap umat Kristen.
Dalam konferensi pers di Berlin seperti dilansir Anadolu, Rabu (5/11/2025), Tuggar mempresentasikan dokumen yang menguraikan jaminan konstitusional Nigeria terhadap kebebasan beragama. Pemerintah terikat hukum untuk melindungi semua warga negara.
"Mustahil ada penganiayaan agama yang dapat didukung dalam bentuk apa pun oleh pemerintah Nigeria. Di tingkat mana pun, baik federal, regional, maupun lokal tidak mungkin," tegasnya.
Diplomat tertinggi Nigeria tersebut juga memperingatkan terhadap upaya untuk menciptakan ketidakstabilan di negaranya. Peringatan ini disampaikan menyusul ancaman baru-baru ini dari Presiden Trump yang menyatakan akan meluncurkan intervensi militer jika pemerintah gagal melindungi umat Kristen secara memadai.
“Apa yang kami coba buat dunia pahami adalah bahwa kita tidak boleh menciptakan Sudan yang lain. Kita telah melihat apa yang terjadi dengan Sudan, dengan agitasi untuk membagi Sudan berdasarkan agama, berdasarkan sentimen suku,” kata Tuggar.
Pada Sabtu lalu, Trump menulis di platform media sosialnya, Truth Social, bahwa jika pemerintah Nigeria "terus membiarkan pembunuhan umat Kristen," Washington akan segera memotong semua bantuan. Ia bahkan mengancam bahwa AS dapat "masuk ke negara yang kini dipermalukan itu, dengan 'senjata menyala-nyala'."
Pernyataan Trump menggemakan retorika dari anggota parlemen sayap kanan yang menggambarkan konflik kekerasan di Nigeria sebagai serangan terhadap umat Kristen. Namun, sebagian besar pakar mengatakan pandangan ini terlalu menyederhanakan situasi, karena konflik tersebut berasal dari berbagai faktor di luar agama.
Nigeria memiliki populasi sekitar 220 juta jiwa. Sekitar separuh populasi adalah Muslim, 45 persen Kristen, dan sisanya mengikuti kepercayaan tradisional.
(Fetra Hariandja)