KPK Pastikan Penyelidikan Proyek Kereta Cepat Tetap Berjalan: Kalau Tak Ada Korupsi, Ya Selesai

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, penyelidikan dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh masih terus berjalan. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional tersebut.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyampaikan hal itu saat menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan akan menanggung utang proyek Whoosh.

“Penyelidikan itu untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada, ya selesai,” ujar Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Tanak menambahkan, apabila KPK menemukan dugaan tindak pidana, lembaganya akan melaporkannya kepada Presiden.

“Kalau ada, kita juga bisa sampaikan kepada Presiden bahwa ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi,” ucapnya.

Prabowo Disebut Akan Terima Hasil Penyelidikan

Tanak meyakini Presiden Prabowo akan legowo menerima hasil penyelidikan KPK, termasuk bila ditemukan indikasi korupsi. Menurutnya, komitmen pemberantasan korupsi menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo.

“Ketika ada (dugaan korupsi), tentunya Presiden juga akan menerima. Karena beliau sudah mengamanatkan dalam Astacita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya.

Tanak menegaskan, penyelidikan merupakan bagian dari proses hukum yang penting untuk memperoleh kepastian hukum dan tidak bisa diintervensi.

“Penyelidikan tidak ada larangan, kan. Tidak ada satu pun larangan untuk melakukan penyelidikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat maupun PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak perlu khawatir terkait utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Prabowo memastikan akan bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban finansial proyek tersebut sebagai kepala negara.

“Nggak usah khawatir soal Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya dan tidak ada masalah. Saya tanggung jawab semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, semua sudah dihitung,” ujar Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Prabowo menyebut, pemerintah telah menghitung secara matang besaran utang yang timbul dari proyek strategis itu, dan meyakini Indonesia memiliki kemampuan untuk melunasinya tanpa membebani keuangan negara.

(Awaludin)