Wacana Peleburan BPKH ke Kemenhaj, Ini Respons Gus Irfan

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf mengaku telah mendengar adanya gagasan untuk meleburkan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Meski begitu, Gus Irfan, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa peleburan BPKH ke Kemenhaj sepenuhnya bergantung pada keputusan lembaga legislatif.

"Memang ada beberapa pemikiran untuk penyatuan (BPKH) ke Kemenhaj. Tapi, lagi-lagi keputusan ada di teman-teman DPR," ujar Gus Irfan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Saat disinggung perihal revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Gus Irfan menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam proses pembahasan tersebut.

"Kami tidak dalam proses. Tapi mudah-mudahan pengelolaan keuangan haji, apa pun keputusan DPR nanti, ya kita pasti jalani," ujar Gus Irfan.

Sebagai informasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat revisi UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada Rabu (5/11/2025).

Anggota Baleg sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menjelaskan bahwa penyusunan revisi RUU Perubahan atas UU 34/2014 tersebut telah dilaksanakan oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI.

“Terdapat 33 pasal yang berubah, 6 pasal tambahan baru, serta 27 pasal tetap,” kata Fikri dalam Rapat Pleno Pengusul Atas Pengharmonisasian Konsepsi Pengelolaan Keuangan Haji.

Ia menjelaskan, revisi tersebut didasari oleh penilaian bahwa BPKH belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mengelola keuangan haji.

“BPKH saat ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengelola keuangan haji, khususnya dalam mengoptimalkan nilai manfaat, termasuk mekanisme distribusi nilai manfaat bagi para jemaah yang dianggap belum memenuhi unsur keadilan dan proporsionalitas,” pungkasnya.

(Awaludin)