Wacana Peleburan BPKH ke Kemenhaj, Ini Respons Gus Irfan

Sebagai informasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat revisi UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada Rabu (5/11/2025).

Anggota Baleg sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menjelaskan bahwa penyusunan revisi RUU Perubahan atas UU 34/2014 tersebut telah dilaksanakan oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI.

“Terdapat 33 pasal yang berubah, 6 pasal tambahan baru, serta 27 pasal tetap,” kata Fikri dalam Rapat Pleno Pengusul Atas Pengharmonisasian Konsepsi Pengelolaan Keuangan Haji.

Ia menjelaskan, revisi tersebut didasari oleh penilaian bahwa BPKH belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mengelola keuangan haji.

“BPKH saat ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengelola keuangan haji, khususnya dalam mengoptimalkan nilai manfaat, termasuk mekanisme distribusi nilai manfaat bagi para jemaah yang dianggap belum memenuhi unsur keadilan dan proporsionalitas,” pungkasnya.

(Awaludin)