Hadapi Tantangan Global, Wawasan Nusantara Harus Jadi Pijakan Utama

JAKARTA – Arus disrupsi global dan tantangan geopolitik semakin kompleks. Wawasan Nusantara harus menjadi pijakan utama dalam menghadapi tantangan regional dan global.

Demikian dikatakan Tenaga Ahli Lemhannas RI Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi membuka sesi dengan perspektif geopolitik dan wawasan kebangsaan dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 yang digelar Lemhannas RI, Kamis 6 November 2925.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia berada di tengah persaingan kekuatan besar dan harus memperkuat posisinya sebagai negara kepulauan yang berdaulat. Ipung juga menyoroti isu strategis seperti konflik di Laut Cina Selatan, perbatasan antarnegera, dan ancaman ideologi transnasional. Dalam konteks nasional, ia mengingatkan bahwa nilai-nilai kebangsaan mulai tergerus oleh penetrasi budaya asing dan ideologi ekstrem.

“Globalisasi dan individualisme dapat mengikis semangat gotong royong dan solidaritas sosial,” katanya. 

Ia mendorong penguatan ketahanan maritim, siber, dan sosial budaya sebagai benteng terhadap disintegrasi bangsa. Ia mencontohkan implementasi Wawasan Nusantara melalui proyek strategis nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tol laut, dan digitalisasi layanan publik.

Sementara Tenaga Ahli Lemhannas RI Marcelino Pandin, mengangkat pentingnya merajut kesatuan wilayah dan menyatukan pandangan kebangsaan di tengah ancaman keretakan sosial dan kesenjangan ekonomi. Menurutnya, keretakan sosial, kesenjangan ekonomi, dan penurunan indeks negara hukum menjadi ancaman serius terhadap keutuhan Indonesia. 

“Satukan pandangan untuk Indonesia berdaulat,” serunya.

Marcelino mengajak para kepala daerah untuk membangun narasi persatuan, menciptakan ruang umpan balik publik, serta memperkuat komunikasi publik berbasis data dan cerita.

Ia juga menekankan hanya 3,5% populasi yang dibutuhkan untuk memicu gerakan sosial yang masif dan berkelanjutan.
Dalam konteks Asta Cita, Marcelino menyoroti tantangan tata kelola, kapabilitas, dan pembiayaan daerah yang perlu dihadapi dengan pendekatan sistemik dan kolaboratif.

Tenaga Ahli Lemhannas RI Mayjen TNI Rido Hermawan membahas isu strategis tentang kewaspadaan nasional di tengah disrupsi informasi dan ancaman perang kognitif. Ia melihat ancaman saat ini telah bergeser dari ranah militer ke ranah informasi dan persepsi publik. 

“Pertahanan sejati adalah kemampuan berpikir jernih di tengah kabut informasi,” ujarnya.

Rido menyoroti peran teknologi seperti AI generatif, big data, dan deepfake dalam membentuk opini publik secara manipulatif. Menurutnya, serangan siber, hoaks berbasis SARA, dan polarisasi digital menjadi tantangan nyata bagi stabilitas politik dan sosial di daerah.

Sebagai langkah antisipatif, ia mendorong pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Informasi Daerah (SKID), peningkatan literasi digital kritis, dan penguatan sistem pertahanan siber berbasis arsitektur zero-trust.

Dadan Umar Daihani, yang juga Tenaga Ahli Lemhannas  RI menekankan ketahanan nasional merupakan energi kolektif bangsa yang bersifat multidimensi dan dinamis. Dunia saat ini memasuki era BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible), yang ditandai oleh ketidakpastian global, disrupsi teknologi, dan krisis iklim. 

“Ketahanan nasional bukan hanya soal bertahan, tapi kemampuan bangkit dan beradaptasi,” katanya. 

Ketahanan nasional, menurutnya, mencakup berbagai aspek — mulai dari geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan.

Ia menekankan pentingnya Asta Cita sebagai arah strategis menuju bangsa yang mandiri, berkeadilan, dan berdaulat.
Ia juga menampilkan contoh daerah yang menunjukkan kepemimpinan transformatif, seperti Kutai Kartanegara dengan hilirisasi pertanian dan petrokimia, Lombok Tengah dengan pengembangan KEK Mandalika, serta Jayapura dengan pembangunan inklusif.

Diskusi panel ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan menjaga ketahanan nasional. Kegiatan KPPD Angkatan II Tahun 2025 menjadi ruang strategis bagi kepala daerah untuk memperdalam wawasan kebangsaan, memperkuat kapasitas kepemimpinan, dan menyelaraskan langkah menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaulat, dan berkeadilan.

Melalui program ini, Lemhannas RI menegaskan pentingnya membangun pemimpin daerah yang adaptif, kolaboratif, dan berwawasan kebangsaan guna menjaga ketahanan nasional di era disrupsi.

(Arief Setyadi )