Pemerintah Optimis Perbatasan Indonesia Semakin Tangguh dan Berdaulat

JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)  menargetkan pembangunan kawasan perbatasan pada 18 provinsi hingga 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) selama periode RPJMN 2025–2029.

BNPP RI optimistis pengelolaan perbatasan Indonesia ke depan akan semakin tangguh, berdaulat, serta mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di wilayah terluar negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan pentingnya pengelolaan perbatasan yang terencana, kolaboratif, dan berdampak langsung pada peningkatan keamanan serta kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Dalam arahannya, Djamari Chaniago yang juga Ketua Pengarah BNPP RI ini menyampaikan tiga pesan kunci terkait penguatan tata kelola perbatasan.

“Seluruh program pembangunan perbatasan harus dikoordinasikan secara terpadu agar efektif memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa,” ujarnya saat Rakorendal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025,  Selasa (18/11/2025).

Djamari juga menekankan kewajiban seluruh kementerian/lembaga untuk menyusun program berbasis Rencana Induk (Renduk) BWNKP.

“Serta meminta kepada pemerintah daerah agar pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan menjadi perhatian bersama,”pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan tiga mandat utama BNPP RI dalam pengelolaan perbatasan. Pertama, penyelesaian segmen batas negara, baik darat maupun laut, termasuk sejumlah titik krusial seperti di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, wilayah Oecusse di Timor Leste, dan segmen di Pulau Sebatik.

“Komunikasi dengan otoritas negara tetangga terus kami bangun agar penyelesaian batas dapat dilakukan secara tuntas,” jelasnya.