Ketahanan Pangan dan Ruang Papua

Di Papua, pembangunan yang berlangsung seiring dengan meluasnya wacana kemajuan nasional dapat melahirkan perasaan tertinggal, meskipun indikator makro menunjukkan pertumbuhan. Persepsi tersebut berkaitan dengan akses, partisipasi, dan pengakuan, melampaui sekadar ukuran ekonomi.

Dalam konteks ini, kebijakan publik tidak hadir di ruang yang kosong, melainkan memasuki lanskap sosial yang telah dibentuk oleh ingatan, pengalaman, dan ekspektasi yang tidak selalu seragam. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa kebijakan di Papua sering bergerak dalam medan yang lebih kompleks dibandingkan wilayah lain. Tantangannya bukan terletak pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada keterbatasan pembacaan terhadap ruang sosial yang sarat sejarah.

Papua bukan wilayah kosong secara sosial maupun historis, melainkan ruang hidup yang telah lama dihuni, diatur, dan dimaknai melalui sistem sosial yang beragam. Sejarah politik Papua menunjukkan lintasan yang khas, mulai dari proses integrasi, dinamika keamanan, hingga pembangunan ekonomi yang berlangsung dalam konteks sosial yang sensitif. Pengalaman-pengalaman tersebut membentuk cara masyarakat memahami kehadiran negara dan kebijakan publik.

Dalam perencanaan nasional, Papua sering diposisikan sebagai wilayah strategis dengan potensi sumber daya alam dan ruang pengembangan ekonomi yang luas. Cara pandang ini sejalan dengan rasionalitas negara modern yang bekerja melalui abstraksi dan penyederhanaan ruang. Abstraksi tersebut diperlukan, tetapi menjadi tidak memadai ketika tidak sepenuhnya berjumpa dengan realitas sosial di lapangan.

Pembacaan ruang Papua melalui kerangka kebijakan nasional, termasuk dalam agenda pembangunan dan ketahanan pangan, tidak berhenti pada persoalan teknis perencanaan. Cara membaca tersebut berinteraksi dengan lanskap sosial yang telah lama dibentuk oleh sejarah, relasi kekuasaan, dan pengalaman kolektif masyarakat setempat. Dari titik inilah, pembahasan bergeser dari kerangka kebijakan menuju dinamika sosial dan politik yang membentuk cara kebijakan dipahami, diterima, dan dijalankan di Tanah Papua.

Dinamika di Tanah Papua

Papua merupakan wilayah dengan dinamika politik dan sosial yang berlapis. Di dalamnya, pertanyaan tentang representasi, partisipasi, dan rasa keadilan hadir dalam kehidupan publik sehari-hari. Cahyo Pamungkas (2025), peneliti BRIN, dalam sebuah diskusi di Jakarta, menyatakan bahwa kekerasan, rasa tidak aman, dan ketimpangan masih menjadi tantangan yang dihadapi sebagian masyarakat Papua. 

Kondisi tersebut membentuk konteks sosial tempat kebijakan diterima, dipahami, dan dievaluasi. Persepsi terhadap keamanan tidak hanya ditentukan oleh absennya konflik terbuka, tetapi juga oleh keberadaan perlindungan hukum dan kepastian prosedural dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan keamanan memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan ketertiban. Namun, di wilayah dengan pengalaman konflik yang panjang, makna keamanan dipahami secara lebih luas. Rasa aman berkaitan dengan kehadiran negara yang dapat dirasakan melalui layanan publik, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap warga sipil, bukan semata melalui pengendalian situasi keamanan.

Ketimpangan yang terbentuk secara historis turut memengaruhi dinamika sosial di Papua. Pembangunan infrastruktur dan investasi ekonomi terus berlangsung, tetapi manfaat pembangunan tidak selalu dirasakan secara merata. Analisis demografis menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara masyarakat adat dan kelompok pendatang dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.