Selain itu, Hasto menyebut PDIP menekankan agar KPK fokus menjalankan fungsi yang bersifat khusus dalam pemberantasan korupsi.
“Misalnya masalah kejahatan perpajakan, kemudian illegal logging yang menciptakan kerusakan lingkungan, illegal fishing, kemudian berbagai giant corruption, itu yang harus difokuskan untuk KPK,” tuturnya.
PDIP juga mendorong adanya penyidik yang bersifat independen di KPK. Namun, dalam kerangka check and balances, peran Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung tetap digunakan.
“Sehingga PDI Perjuangan juga mendorong adanya suatu penyidik yang sifatnya independen, tetapi untuk proses-proses check and balances, peran dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung itu tetap digunakan sebagai check and balances dari fungsi-fungsi penyidikan yang ada di KPK,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )