Cegah Kegagalan Kebijakan, Pemerintah Minta Jateng Perkuat Inovasi Policy Brief

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri mengajak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief sebagai instrumen strategis dalam membangun kebijakan berbasis bukti (evidence based policy).

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan, inovasi daerah perlu ditransformasikan menjadi kebijakan publik yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan.

‘’Maka dari itu, diperlukan instrumen analisis yang mampu melegitimasi invensi agar dapat diimplementasikan sebagai inovasi yang solutif dan berdampak nyata,’’ ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Dia menjelaskan, inovasi adalah invensi yang digunakan untuk menjawab persoalan aktual, baik kondisi saat ini maupun tantangan ke depan.

"Inovasi adalah invensi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menjadi solusi atas permasalahan yang sudah dirasakan saat ini bukan masa lalu, dan juga  mungkin untuk sifatnya responsif untuk masa yang akan datang," ungkap Yusharto.

Di samping itu, dia menjelaskan, policy brief menjadi jembatan antara invensi dan inovasi, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil tidak sekadar didasarkan pada intuisi atau kepentingan jangka pendek, melainkan pada bukti ilmiah, data empiris, serta praktik terbaik yang telah teruji.

Dengan pendekatan ini, risiko kegagalan kebijakan dapat ditekan dan penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal.

Dia juga menekankan pentingnya peran BRIDA sebagai institusi yang secara kelembagaan memiliki mandat memperkuat fungsi penelitian dan pengembangan di daerah.

Menurutnya, BRIDA perlu menjadi motor penggerak dalam mengintegrasikan fungsi kelitbangan, memperbaiki tata kelola riset dan inovasi, serta memastikan setiap inovasi memiliki dukungan analisis kebijakan yang kuat.

"Dengan dukungan policy brief inovasi tidak lagi berhenti hanya sebagai program sektoral melainkan bisa berkembang menjadi instrumen kebijakan strategis yang mengarahkan pada tata kelola secara lebih adaptif dan progresif untuk mendukung pembentukan kebijakan publik di daerah," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengaitkan penguatan inovasi daerah dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dia menyampaikan, capaian daya saing dan inovasi Indonesia di tingkat global menuntut kerja yang lebih cepat dan lebih terstruktur dari seluruh tingkatan pemerintahan.

“Untuk tetap berada di posisi yang sama, kita harus berlari lebih cepat. Dalam konteks inovasi pemerintahan, artinya kita harus terus melakukan pembaruan, memperkuat tata kelola, serta memastikan setiap inovasi memiliki dasar kebijakan yang kuat,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )