Wacana Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme Jadi Sorotan Akademisi

Sementara itu, Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra menilai, proses penyusunan rancangan peraturan presiden tersebut belum sepenuhnya transparan. Ia menyebut minimnya keterbukaan dalam proses pembahasan berpotensi menimbulkan kekhawatiran terkait dampak kebijakan terhadap kebebasan sipil.

Selain itu, Ardi juga menyoroti definisi ancaman terhadap ideologi negara dalam rancangan aturan tersebut yang dinilai terlalu luas dan dapat membuka ruang penafsiran yang beragam.

"Penggunaan pendekatan militer dalam penanggulangan terorisme juga perlu mempertimbangkan aspek akuntabilitas serta perlindungan hak-hak sipil," bebernya.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Muktiono, menyatakan bahwa forum akademik tersebut bertujuan memastikan setiap kebijakan keamanan negara tetap berada dalam koridor konstitusi.

Ia berharap hasil kajian dari diskusi tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun pembuat kebijakan agar lebih berhati-hati dalam merumuskan regulasi terkait pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.

“Pada akhirnya, kebijakan keamanan harus tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum, demokrasi, serta supremasi sipil,” ujarnya.

(Awaludin)