Pemprov DKI dan Polda Metro Integrasikan 24.000 CCTV, Pramono: Tak Semua Orang Bisa Akses

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya, menandatangani nota kesepakatan tentang optimalisasi pemanfaatan CCTV di Ibu Kota. Sebanyak 24.000 CCTV rencananya akan terintegrasi dalam satu dashboard yang sama.

“CCTV yang akan dikelola bersama kurang lebih pada tahap awal ini sebelum pengembangan sekitar 24.000 unit. Sebagian berasal dari BUMD, OPD-OPD Jakarta, sarana lalu lintas milik Polda Metro Jaya, serta gedung-gedung bertingkat lebih dari empat lantai,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (18/5/2026).

Integrasi CCTV ini akan membantu Pemprov DKI Jakarta memantau mobilitas warga, mengatur lalu lintas, mengawasi titik rawan banjir dan genangan, serta memantau pelayanan publik dan kebersihan kota.

“Kalau itu bisa dilakukan, maka Jakarta akan semakin lengkap data yang dimiliki dan mudah-mudahan ini akan memperkuat Jaga Jakarta,” kata Pramono.

Meski demikian, Pramono menegaskan dashboard pengawasan CCTV tidak bisa diakses sembarangan oleh masyarakat umum karena berkaitan dengan kerahasiaan publik.

“Yang pertama, untuk dashboard-nya nanti tentunya tidak semua orang bisa dengan mudah membuka CCTV ini karena menyangkut kerahasiaan publik,” jelas Pramono.

Ia menjelaskan, pihak yang dapat mengakses CCTV tersebut di antaranya Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, serta Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

“Di luar itu enggak bisa, karena itu merupakan kewenangan sepenuhnya aparat,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, berdasarkan hasil verifikasi awal, terdapat 7.314 titik CCTV di area publik yang berpotensi diintegrasikan. Pada tahap awal, sebanyak 3.362 CCTV dapat dimanfaatkan oleh Polda Metro Jaya dan Polri.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan proses integrasi CCTV selesai pada akhir 2026. Pengembangan selanjutnya akan dilakukan melalui implementasi Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyediaan dan Pemasangan CCTV pada Bangunan Gedung.

“Pada 2027 ditargetkan terdapat penambahan 16.781 CCTV sehingga total potensi CCTV yang akan diintegrasikan mencapai 24.095 titik,” kata Budi.

(Awaludin)