Kemlu Desak Israel Bebaskan WNI di Armada Global Sumud Flotilla

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Pemerintah Indonesia juga terus memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang berada dalam rombongan tersebut.

Juru Bicara I Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah Indonesia mendesak Israel segera membebaskan seluruh kapal beserta awak sipil yang ditahan, serta memastikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina tetap dapat disalurkan sesuai hukum humaniter internasional.

“Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” ujar Yvonne, Selasa (19/5/2026).

Selain itu, pemerintah juga masih berupaya memperoleh informasi terkait kapal yang membawa jurnalis Bambang Noroyono. Hingga kini, komunikasi dengan kapal tersebut masih terus dilakukan untuk memastikan status kapal maupun kondisi awak di dalamnya.

“Kapal yang membawa jurnalis Bambang Noroyono sampai saat ini masih terus diupayakan untuk dihubungi guna mengetahui status kapal serta kondisi yang bersangkutan,” kata Yvonne.

Menurut Kemlu, situasi di lapangan masih sangat dinamis sehingga berbagai kemungkinan perkembangan terus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia.

Sejak awal insiden terjadi, Direktorat Pelindungan WNI Kemlu telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif.

“Sejak awal, Kemlu melalui Direktorat PWNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk memastikan keselamatan serta percepatan proses pemulangan para WNI apabila diperlukan,” ujarnya.

Kemlu, kata Yvonne, juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait guna memperoleh perkembangan terkini mengenai kondisi para WNI yang berada dalam armada kemanusiaan tersebut.

“Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” tegasnya.

(Awaludin)