Paulus Waterpauw: Papua Harus Dibangun dengan Hati dan Dialog

JAKARTA - Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw menegaskan, pembangunan di Papua tidak boleh hanya berorientasi pada fisik semata, melainkan harus menempatkan manusia, khususnya orang asli Papua, sebagai pusat pembangunan.

Keberhasilan pembangunan, menurutnya, tidak semata diukur dari besarnya investasi, pembangunan infrastruktur, maupun proyek nasional yang dijalankan, tetapi juga sejauh mana masyarakat Papua merasakan manfaat nyata dalam kehidupan mereka.

Dalam konteks Proyek Strategi Nasional (PSN) ketahanan pangan dan energi yang tengah berjalan melalui pembukaan jutaan hektare kawasan hutan alam di wilayah Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel, Paulus menilai pendekatan dialog menjadi langkah yang sangat penting demi keberlanjutan pembangunan.

Setiap persoalan, polemik, maupun hambatan yang muncul dalam pembangunan, kata dia, harus diselesaikan dengan duduk bersama dan mencari solusi terbaik yang tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga kelahiran Fakfak itu juga menyampaikan filosofi sederhana namun mendalam mengenai pentingnya komunikasi yang dilakukan berulang kali dengan penuh kesabaran, empati, dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial masyarakat.

"Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus-menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu," ujar Paulus, Sabtu (23/5/2026).

Paulus melanjutkan, komunikasi dengan masyarakat Papua tidak cukup hanya melalui bahasa formal pembangunan atau angka-angka investasi. Masyarakat perlu dijelaskan secara baik mengenai manfaat yang akan diperoleh, peluang ekonomi yang terbuka, serta bagaimana masa depan orang asli Papua dapat menjadi lebih baik melalui pembangunan.

Dengan demikian, masyarakat tidak merasa menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi bagian penting dari proses pembangunan itu sendiri.

Lebih jauh, Paulus menekankan akar persoalan yang selama ini membayangi Papua adalah kemiskinan ekstrem. Kondisi tersebut menjadi pemicu lahirnya berbagai persoalan sosial, mulai dari keterbelakangan pendidikan, rendahnya akses kesehatan, pengangguran, hingga potensi gangguan keamanan.

Karena itu, pembangunan harus diarahkan untuk menyentuh akar persoalan secara nyata dan berkelanjutan.

“Salah satu yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” katanya.

Ia memandang, apabila kesejahteraan masyarakat Papua meningkat, maka stabilitas sosial dan keamanan juga akan lebih mudah diwujudkan. Sebaliknya, apabila masyarakat merasa tertinggal dan tidak mendapatkan ruang dalam pembangunan, potensi konflik sosial akan tetap muncul.

Sebab itu, pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia di Papua.

Menurutnya, pendekatan bottom up menjadi salah satu hal yang sangat penting. Pembangunan Papua tidak bisa hanya dirancang dari atas berdasarkan sudut pandang elite atau pemerintah pusat semata. Aspirasi masyarakat dari kampung, desa, distrik, hingga kota harus didengar dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Melalui pendekatan tersebut, masyarakat Papua akan merasa memiliki pembangunan yang dijalankan. Mereka tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut menentukan arah masa depan daerahnya. Pendekatan ini sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap hak-hak sosial, budaya, dan identitas masyarakat adat Papua.

Paulus yang resmi menjadi Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 Oktober 2025 itu menegaskan, pembangunan Papua pada akhirnya harus dibangun dengan hati, dialog, dan keberpihakan kepada manusia Papua itu sendiri.

Menurutnya, proyek besar dan investasi nasional baru akan memiliki makna apabila mampu menghadirkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi orang asli Papua.

Melalui komunikasi yang baik, dialog yang tulus, dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, Papua diyakini dapat berkembang menjadi daerah yang maju sekaligus tetap menjaga martabat masyarakat adatnya.

(Awaludin)