China Perluas Pengaruh di Afrika, Taiwan Semakin Terdesak

Rahman Asmardika, Jurnalis
Kamis 28 Mei 2026 06:30 WIB
Ilustrasi. (Foto: Meta AI)
Share :

JAKARTA – Kunjungan Presiden Taiwan Lai Ching-te ke Eswatini pada awal bulan ini dinilai lebih mirip operasi rahasia daripada lawatan diplomatik resmi. Pasalnya, Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar dilaporkan mencabut izin penerbangan untuk pesawatnya, diduga karena tekanan dari China.

Isu ini membuat Lai meninggalkan rencana perjalanannya semula dan malah terbang dengan pesawat pribadi Raja Mswati III. Langkah ini memicu kecaman dari Beijing terhadap Eswatini karena telah menjamu Lai, menuduh para pemimpin kerajaan tersebut "dipelihara dan diberi makan" oleh Taiwan.

Insiden ini menyoroti sesuatu yang semakin terlihat di seluruh Afrika: pengaruh China di benua itu tidak lagi hanya didefinisikan oleh proyek infrastruktur, investasi pertambangan, atau kesepakatan perdagangan. Pengaruh China yang semakin besar kini diekspresikan melalui tekanan diplomatik, sinyal politik, dan kemampuan untuk membentuk apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi, dan bahkan konferensi internasional.

Dilansir The Interpreter, Eswatini adalah mitra diplomatik terakhir Taiwan di Afrika. Selama dekade terakhir, China telah berhasil membujuk beberapa negara Afrika untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan, seringkali bersamaan dengan perluasan keterlibatan ekonomi dan kerja sama infrastruktur. Taiwan kini hanya memiliki hubungan formal dengan 12 negara di seluruh dunia.

Kampanye tekanan China terhadap Eswatini telah diperluas, yang terlihat dari pengecualian negara itu dari kebijakan perdagangan tanpa tarif yang diumumkan Beijing untuk negara-negara Afrika. Keputusan tersebut secara ekonomi tidak terlalu berpengaruh bagi China, tetapi secara simbolis signifikan. Hal itu memperkuat pesan bahwa akses ke pasar China dan niat baik politik tetap terkait dengan kepatuhan terhadap kebijakan "Satu China" negara tersebut.

Salah satu contoh lain yang mencolok adalah penundaan konferensi hak digital terbesar di dunia, RightsCon, yang semula dijadwalkan digelar pada April di Zambia. China diduga berperan atas keputusan tersebut karena keberatan dengan partisipasi perwakilan masyarakat sipil Taiwan. Penyelenggara tampaknya diberitahu bahwa peserta Taiwan perlu dikecualikan dan topik-topik tertentu perlu dimoderasi jika konferensi tersebut ingin berjalan sesuai rencana.

 

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya