Ia menjelaskan, MBG memiliki dampak yang jauh lebih besar dibanding sekadar penyediaan makanan gratis bagi masyarakat. Karena itu, tata kelola program harus dijaga agar manfaat yang diharapkan benar-benar dapat dirasakan.
Program ini memiliki nilai strategis dan filosofis yang besar, yakni mengurangi stunting, menekan anemia, memperbaiki kualitas gizi anak-anak dan ibu menyusui. Bahkan, menyiapkan generasi Indonesia agar memiliki kapasitas kognitif dan fisik yang lebih baik.
Namun, nilai ideal itu bisa rusak apabila tata kelolanya buruk. Untuk itu, ia menilai langkah Kejagung perlu diapresiasi sebagai bagian dari koreksi besar agar MBG kembali pada tujuan utamanya. Pengusutan kasus tersebut sekaligus membantah pandangan bahwa program prioritas pemerintah berada di luar jangkauan aparat penegak hukum.
“Di tengah kritik keras terhadap tata kelola MBG, saya memberikan apresiasi besar atas keberanian Presiden Prabowo melakukan koreksi. Sebab selama ini ada anggapan bahwa program MBG terlalu strategis sehingga sulit disentuh,” katanya.
Menurut Abdul Hakim, semakin penting suatu program bagi kepentingan publik, justru semakin besar pula tuntutan untuk memastikan program tersebut bersih dari penyimpangan. “Langkah hukum ini justru menunjukkan bahwa program strategis tidak boleh menjadi ruang impunitas. Semakin besar nilai strategis sebuah program, semakin besar pula kewajiban negara untuk menjaganya dari penyimpangan,” tegasnya.
(Arief Setyadi )