Optimalisasi Persalinan di FKTP, Bidan Jadi Garda Depan Jaga Kesinambungan JKN

Ia juga menambahkan bahwa ke depan diperlukan evaluasi kebijakan, termasuk dari sisi tarif layanan. “Rasionalisasi tarif ke depan yang akan dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan menjadi bagian penting agar layanan persalinan berjalan lebih efektif dan efisien sesuai level pelayanan,” lanjutnya.

Menurut Rizzky, efektivitas pemanfaatan layanan persalinan akan berdampak luas terhadap keberlanjutan Program JKN. “Jika pemanfaatan layanan persalinan sudah efektif, yakni kasus yang bisa diselesaikan di layanan primer tidak perlu naik ke rumah sakit. Dengan demikian secara tidak langsung akan memperkuat Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan serta menjaga kesinambungan Program JKN ke depan,” tegasnya.

Data BPJS Kesehatan hingga 2026 juga menunjukkan besarnya dukungan jaringan layanan oleh bidan, dengan 8.698 praktik bidan jejaring dan 159.379 bidan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama.

Bidan Garda Terdepan untuk Pelayanan Berkesinambungan

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dr. Ade Jubaedah, menegaskan bahwa bidan merupakan garda terdepan layanan kesehatan ibu. “Bidan Indonesia berjumlah sekitar 600.000 yang terdaftar, dan 400.000 sudah terdaftar dalam IBI, dengan sekitar 70% berada di layanan primer. Bidan adalah frontline sekaligus gatekeeper JKN, karena sekitar 80% keluhan ibu dan anak pertama kali datang ke bidan,” jelas Ade, Kamis (18/06).

Ia menambahkan bahwa bidan juga menjalankan pelayanan berkesinambungan (continuity of care) sejak masa remaja, calon pengantin, kehamilan, hingga persalinan dan pascapersalinan. Upaya ini penting mengingat tingginya angka anemia pada perempuan Indonesia, yakni sekitar 26% pada remaja putri dan 48% pada ibu hamil.

“Dengan skrining dan deteksi dini yang optimal, persalinan normal bisa ditingkatkan dan komplikasi dapat dicegah, sehingga berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi,” terangnya.