Budi menjelaskan, KPK sebelumnya telah melakukan kajian dan identifikasi berbagai potensi risiko korupsi yang berkaitan dengan tata kelola program MBG.
Karena itu, KPK akan terus memantau serta berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pihak terkait untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil kajian yang telah disampaikan.
"Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan program-program strategis pemerintah dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," pungkasnya.
(Awaludin)