Pada akhirnya, hubungan elite NU dengan politik praktis merupakan keniscayaan dalam sistem demokrasi modern. Sebagai organisasi masyarakat sipil terbesar, NU tidak mungkin sepenuhnya berada di luar arena politik karena berbagai kebijakan negara secara langsung memengaruhi kehidupan umat. Yang menjadi persoalan bukanlah apakah elite NU terlibat dalam politik, melainkan bagaimana keterlibatan tersebut tetap menjaga integritas moral organisasi. Negosiasi kepentingan merupakan bagian alami dari demokrasi, tetapi legitimasi elite NU akan tetap bergantung pada kemampuannya menempatkan kepentingan bangsa, keadilan sosial, dan kemaslahatan umat di atas kepentingan politik jangka pendek.
(Rahman Asmardika)