Menurutnya, seluruh lembaga tersebut harus memiliki visi yang sama dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto, khususnya komitmen pemberantasan korupsi secara tegas tanpa kompromi.
Ia menekankan, dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani berkaitan dengan oknum tertentu dan tidak dapat digeneralisasi sebagai persoalan institusi. Karena itu, tidak boleh terjadi konflik maupun ego sektoral antarlembaga penegak hukum.
"Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju. Kami di Komisi III akan terus memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerja sama antarlembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar," pungkasnya.
(Awaludin)