Antisipasi Kendala Proyek, DPRD Bandung Matangkan Mitigasi RSUD dan Gedung Inspektorat

BANDUNG – DPRD Kota Bandung mulai memetakan berbagai potensi risiko dalam pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung dan Gedung Inspektorat Daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dua proyek strategis tersebut berjalan tepat waktu, memiliki dasar hukum yang kuat, serta tidak mengalami pembengkakan anggaran.

Upaya mitigasi dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi Risiko Proses Pelaksanaan Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Gedung RSUD Kota Bandung yang digelar di Hotel Shakti Bandung, Kamis (23/7).

Forum tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya, Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Rieke Suryaningsih, serta pimpinan dan anggota Pansus 17 DPRD Kota Bandung, perangkat daerah dan para pemangku kepentingan terkait.

Dalam pembahasan, DPRD menilai terdapat sedikitnya tiga aspek risiko utama yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek. Pertama, risiko administrasi dan hukum. Seluruh proses mulai dari perencanaan, pengadaan hingga pelelangan dan kontrak tahun jamak harus disusun secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun temuan audit di kemudian hari.

Kedua, risiko teknis dan kualitas. Pembangunan RSUD dan Gedung Inspektorat merupakan proyek yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan publik strategis. Karena itu, kualitas konstruksi, spesifikasi teknis, aspek lingkungan hingga standar keselamatan harus tetap menjadi prioritas.

Ketiga, risiko keterlambatan dan pembengkakan biaya. DPRD meminta seluruh potensi hambatan diantisipasi sejak tahap awal agar proyek tidak mengalami keterlambatan yang berujung pada meningkatnya biaya pembangunan.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya menegaskan, FGD tidak boleh berhenti pada pembahasan konseptual. Menurutnya, hasil forum harus diterjemahkan menjadi pemetaan risiko yang jelas, lengkap dengan langkah mitigasi dan pembagian peran setiap pihak.

“Harapan saya, FGD lanjutan ini tidak berhenti pada diskusi konseptual semata. Hasilnya harus menghasilkan matriks pemetaan dan mitigasi risiko yang jelas, lengkap dengan pembagian peran, langkah antisipasi, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan,” ucap Toni.

Menurutnya, kolaborasi antara DPRD, perangkat daerah dan pelaksana proyek menjadi penting untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Dalam proses mitigasi, Inspektorat Daerah diharapkan berperan sebagai early warning system untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung memiliki peran dalam menyiapkan berbagai skenario selama masa transisi pembangunan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah proses konstruksi RSUD.

Di sisi lain, DPRD Kota Bandung akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk memastikan pembangunan kedua gedung tersebut terlaksana sesuai target waktu, mutu dan anggaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sebelumnya, FGD juga telah menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya kesamaan persepsi mengenai regulasi, dukungan terhadap skema pembiayaan tahun jamak (multi-years), serta kepastian hukum sebagai dasar pelaksanaan proyek. Tahap selanjutnya, seluruh hasil pembahasan akan diterjemahkan ke dalam langkah konkret melalui pemetaan dan mitigasi risiko secara komprehensif.

DPRD menekankan, keberhasilan pembangunan RSUD dan Gedung Inspektorat tidak hanya diukur dari selesainya konstruksi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan proyek berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat anggaran, memiliki landasan hukum yang kuat, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Bandung.

“Kolaborasi, mitigasi dini, dan pengawasan ketat menjadi kunci keberhasilan proyek strategis untuk pelayanan publik yang lebih baik,” kata Toni.

(Agustina Wulandari )