Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, PPHN Didesak Dihidupkan Lagi

Tanpa haluan negara yang ajek, kata Abdy, pembangunan kewilayahan dan pengelolaan potensi ekonomi nasional berisiko kehilangan arah. Kondisi tersebut juga berpotensi mempersempit ruang fiskal negara akibat perencanaan belanja pembangunan yang tidak terarah.

Abdy menilai peringatan 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum untuk mengembalikan watak asli penyelenggaraan negara yang direpresentasikan melalui nilai luhur Ambeg Paramarta.

Falsafah tersebut dimaknai sebagai kemampuan etis para penyelenggara negara untuk mendahulukan kepentingan umum yang esensial di atas kepentingan pribadi maupun golongan, terutama ketika kapasitas keuangan negara berada dalam kondisi terbatas.

"Ambeg Paramarta bukan sekadar ungkapan filosofis, ia harus menjadi watak penyelenggaraan negara. Kemampuan membedakan yang penting dari yang kurang penting, keberanian mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan golongan, serta kebijaksanaan menggunakan kekuasaan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat," pungkasnya.
 

(Awaludin)