Prabowo Perintahkan Pejabat Utama TNI-Polri Tangani Karhutla di Kalimantan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Prabowo diketahui bertolak menuju Kalimantan untuk memastikan penanganan karhutla di sejumlah wilayah berjalan cepat, terpadu, dan serentak. Langkah Presiden ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla yang berdampak terhadap masyarakat.

Setibanya di lokasi, Prabowo langsung memimpin rapat koordinasi yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan (stakeholder), mulai dari BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI-Polri, dan lainnya.

“Saya datang untuk melihat keadaan setempat,” ucap Prabowo di Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026).

Sebelumnya, Presiden tidak hanya memberikan arahan dari pusat, tetapi mengerahkan jajaran pejabat utama TNI dan Polri untuk berada langsung di lokasi dan mengomandoi proses penanganan bersama pemerintah daerah serta masyarakat.

Sekretariat Kabinet dalam keterangannya menyampaikan bahwa keberangkatan Presiden ke Kalimantan dilakukan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Sehari sebelumnya, Prabowo telah memberikan instruksi kepada para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung menangani karhutla di empat provinsi terdampak.

Pembagian tugas dilakukan agar upaya pemadaman dan penanganan di lapangan dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi.

Di Kalimantan Barat, Presiden menugaskan Panglima TNI dan Kapolri. Sementara itu, penanganan di Kalimantan Tengah dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakapolri.

Untuk Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri. Adapun di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri ditugaskan untuk memimpin penanganan di lapangan.

Pengerahan para pejabat utama tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan seluruh unsur bergerak dalam satu komando. Pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat setempat didorong untuk bekerja bersama menghadapi karhutla.

Presiden juga menekankan pentingnya kecepatan dalam menangani kebakaran agar dampaknya tidak semakin meluas. Penanganan harus dilakukan secara optimal sehingga masyarakat dapat segera kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.

“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram resminya @sekretariat.kabinet, Sabtu (22/8/2026).

Selain penanganan di lapangan, Presiden meminta aspek penegakan hukum tidak diabaikan.

Setiap pelanggaran hukum yang ditemukan dalam proses penanganan karhutla harus ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan turun langsung ke Kalimantan dan menempatkan pejabat utama TNI-Polri di sejumlah provinsi terdampak, pemerintah memastikan penanganan karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri.

Seluruh kekuatan diarahkan untuk bergerak bersama agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan aktivitas masyarakat kembali normal.

(Rahman Asmardika)