DPR Dorong BMKG Jadi Basis Kebijakan Keselamatan Transportasi 

JAKARTA  — Informasi dan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus terhubung dengan keputusan pemerintah. Data mengenai cuaca, iklim, dan potensi bencana perlu dijadikan pijakan untuk mengambil langkah perlindungan masyarakat.

“Informasi cuaca dan peringatan dini jangan berhenti sebagai data. Informasi tersebut harus menjadi dasar pengambilan keputusan, terutama ketika menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna transportasi,” kata Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, dalam keterangannya, dikutip Minggu (30/8/2026).

Menurut Sudjatmiko, kebutuhan terhadap informasi BMKG semakin besar seiring meningkatnya ancaman cuaca ekstrem. Komisi V juga mengapresiasi penguatan teknologi dan kapasitas BMKG, termasuk capaian lembaga tersebut di tingkat internasional melalui penghargaan World Meteorological Organization (WMO) pada 2020. 

Namun, kemampuan menghasilkan informasi tersebut dinilai perlu diikuti mekanisme yang memastikan peringatan dini segera diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan. Salah satu hal yang dibahas adalah risiko angin kencang di kawasan Jembatan Suramadu. 

Sudjatmiko menilai kondisi cuaca yang mencapai tingkat membahayakan harus diikuti prosedur yang tegas dan terkoordinasi antara BMKG, pemerintah daerah, serta instansi terkait, termasuk dalam pengaturan arus kendaraan. “Kalau BMKG sudah memberikan peringatan bahwa kondisi cuaca membahayakan, harus ada protokol yang jelas. Jangan sampai informasi sudah tersedia, tetapi pengguna jalan tetap masuk ke kawasan yang berisiko,” tuturnya.