DPR Dorong BMKG Jadi Basis Kebijakan Keselamatan Transportasi 

Dalam aspek perencanaan pembangunan, Sudjatmiko juga meminta BMKG memperkuat ketersediaan data cuaca dan iklim untuk proyeksi jangka panjang. Komisi V mendorong penyediaan data dengan cakupan 5, 25 hingga 100 tahun sehingga pemerintah memiliki referensi yang lebih memadai dalam merancang pembangunan sekaligus menghadapi perubahan pola cuaca dan potensi kejadian ekstrem. 

“Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya melihat kondisi hari ini. Kita membutuhkan data dalam jangka panjang agar pembangunan yang dilakukan benar-benar siap menghadapi perubahan pola cuaca dan risiko di masa mendatang,” ujarnya.

Kebutuhan tersebut dinilai semakin mendesak dalam menghadapi potensi El Nino yang dapat berdampak terhadap ketersediaan air dan kekeringan. Dalam pembahasan Komisi V, pembangunan embung, sumur resapan, serta sistem penampungan air hujan disebut sebagai sejumlah langkah adaptasi yang perlu diperkuat. 

Upaya tersebut menjadi bagian dari kebutuhan pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air terhadap perubahan kondisi iklim. Ia menilai persoalan cuaca ekstrem dan perubahan iklim membutuhkan kerja lintas sektor, bukan penanganan secara terpisah. Karena itu, BMKG diharapkan semakin terintegrasi dengan perencanaan pemerintah pusat maupun daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur, transportasi, pengelolaan air, dan mitigasi bencana. 

“Kita ingin BMKG semakin kuat dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peringatan dini harus diikuti tindakan nyata. Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kecelakaan atau bencana. Dengan data yang kuat, koordinasi yang baik, dan respons yang cepat, kita bisa mencegah risiko sebelum menjadi persoalan yang lebih besar,” katanya.

(Arief Setyadi )