DPR Dorong BMKG Jadi Basis Kebijakan Keselamatan Transportasi 

Sebagai bagian dari penguatan sistem keselamatan di kawasan tersebut, Komisi V mendorong penyediaan Variable Message Sign (VMS) atau papan informasi digital di area Suramadu. Keberadaan fasilitas itu diharapkan dapat menyampaikan peringatan secara langsung kepada pengendara ketika terjadi kondisi cuaca ekstrem.

Sudjatmiko menegaskan, keselamatan harus ditempatkan sebagai prioritas dalam setiap kebijakan transportasi, dengan informasi BMKG diintegrasikan secara lebih erat bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan operator transportasi.

Perhatian Komisi V juga mencakup keselamatan angkutan laut, terutama terkait kendaraan pengangkut barang dengan muatan berlebih yang dapat memengaruhi stabilitas kapal. Dalam pembahasan, dicontohkan terdapat kendaraan dengan muatan yang mencapai sekitar 60 ton. 

Karena itu, pengawasan terhadap batas muatan kendaraan serta kemampuan kapal dinilai perlu diperketat agar keselamatan penumpang, awak kapal, dan seluruh pengguna jasa transportasi tidak dikorbankan demi kepentingan pengangkutan barang. Selain kapasitas muatan, kondisi perangkat keselamatan di kapal turut menjadi sorotan. 

Komisi V menemukan persoalan terkait fixed fire pump atau pompa pemadam kebakaran tetap yang tidak berfungsi. Kemudian, kapal yang belum memenuhi standar keselamatan diminta tidak dipaksakan beroperasi sebelum seluruh persyaratan dipenuhi. 

“Keselamatan tidak boleh dikompromikan. Kapal yang peralatan keselamatan dasarnya tidak berfungsi harus diperiksa dan tidak boleh dipaksakan berangkat sebelum memenuhi persyaratan,” katanya.