DPR Dorong BMKG Jadi Basis Kebijakan Keselamatan Transportasi 

JAKARTA  — Informasi dan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus terhubung dengan keputusan pemerintah. Data mengenai cuaca, iklim, dan potensi bencana perlu dijadikan pijakan untuk mengambil langkah perlindungan masyarakat.

“Informasi cuaca dan peringatan dini jangan berhenti sebagai data. Informasi tersebut harus menjadi dasar pengambilan keputusan, terutama ketika menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna transportasi,” kata Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, dalam keterangannya, dikutip Minggu (30/8/2026).

Menurut Sudjatmiko, kebutuhan terhadap informasi BMKG semakin besar seiring meningkatnya ancaman cuaca ekstrem. Komisi V juga mengapresiasi penguatan teknologi dan kapasitas BMKG, termasuk capaian lembaga tersebut di tingkat internasional melalui penghargaan World Meteorological Organization (WMO) pada 2020. 

Namun, kemampuan menghasilkan informasi tersebut dinilai perlu diikuti mekanisme yang memastikan peringatan dini segera diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan. Salah satu hal yang dibahas adalah risiko angin kencang di kawasan Jembatan Suramadu. 

Sudjatmiko menilai kondisi cuaca yang mencapai tingkat membahayakan harus diikuti prosedur yang tegas dan terkoordinasi antara BMKG, pemerintah daerah, serta instansi terkait, termasuk dalam pengaturan arus kendaraan. “Kalau BMKG sudah memberikan peringatan bahwa kondisi cuaca membahayakan, harus ada protokol yang jelas. Jangan sampai informasi sudah tersedia, tetapi pengguna jalan tetap masuk ke kawasan yang berisiko,” tuturnya.

Sebagai bagian dari penguatan sistem keselamatan di kawasan tersebut, Komisi V mendorong penyediaan Variable Message Sign (VMS) atau papan informasi digital di area Suramadu. Keberadaan fasilitas itu diharapkan dapat menyampaikan peringatan secara langsung kepada pengendara ketika terjadi kondisi cuaca ekstrem.

Sudjatmiko menegaskan, keselamatan harus ditempatkan sebagai prioritas dalam setiap kebijakan transportasi, dengan informasi BMKG diintegrasikan secara lebih erat bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan operator transportasi.

Perhatian Komisi V juga mencakup keselamatan angkutan laut, terutama terkait kendaraan pengangkut barang dengan muatan berlebih yang dapat memengaruhi stabilitas kapal. Dalam pembahasan, dicontohkan terdapat kendaraan dengan muatan yang mencapai sekitar 60 ton. 

Karena itu, pengawasan terhadap batas muatan kendaraan serta kemampuan kapal dinilai perlu diperketat agar keselamatan penumpang, awak kapal, dan seluruh pengguna jasa transportasi tidak dikorbankan demi kepentingan pengangkutan barang. Selain kapasitas muatan, kondisi perangkat keselamatan di kapal turut menjadi sorotan. 

Komisi V menemukan persoalan terkait fixed fire pump atau pompa pemadam kebakaran tetap yang tidak berfungsi. Kemudian, kapal yang belum memenuhi standar keselamatan diminta tidak dipaksakan beroperasi sebelum seluruh persyaratan dipenuhi. 

“Keselamatan tidak boleh dikompromikan. Kapal yang peralatan keselamatan dasarnya tidak berfungsi harus diperiksa dan tidak boleh dipaksakan berangkat sebelum memenuhi persyaratan,” katanya.

Dalam aspek perencanaan pembangunan, Sudjatmiko juga meminta BMKG memperkuat ketersediaan data cuaca dan iklim untuk proyeksi jangka panjang. Komisi V mendorong penyediaan data dengan cakupan 5, 25 hingga 100 tahun sehingga pemerintah memiliki referensi yang lebih memadai dalam merancang pembangunan sekaligus menghadapi perubahan pola cuaca dan potensi kejadian ekstrem. 

“Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya melihat kondisi hari ini. Kita membutuhkan data dalam jangka panjang agar pembangunan yang dilakukan benar-benar siap menghadapi perubahan pola cuaca dan risiko di masa mendatang,” ujarnya.

Kebutuhan tersebut dinilai semakin mendesak dalam menghadapi potensi El Nino yang dapat berdampak terhadap ketersediaan air dan kekeringan. Dalam pembahasan Komisi V, pembangunan embung, sumur resapan, serta sistem penampungan air hujan disebut sebagai sejumlah langkah adaptasi yang perlu diperkuat. 

Upaya tersebut menjadi bagian dari kebutuhan pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air terhadap perubahan kondisi iklim. Ia menilai persoalan cuaca ekstrem dan perubahan iklim membutuhkan kerja lintas sektor, bukan penanganan secara terpisah. Karena itu, BMKG diharapkan semakin terintegrasi dengan perencanaan pemerintah pusat maupun daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur, transportasi, pengelolaan air, dan mitigasi bencana. 

“Kita ingin BMKG semakin kuat dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peringatan dini harus diikuti tindakan nyata. Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kecelakaan atau bencana. Dengan data yang kuat, koordinasi yang baik, dan respons yang cepat, kita bisa mencegah risiko sebelum menjadi persoalan yang lebih besar,” katanya.

(Arief Setyadi )